4 Daerah di Jabar Masuk 5 Besar Wilayah dengan Risiko Bencana Tertinggi Nasional, Ini Daftarnya
Terasjabar.id - Untuk mengatasi bencana, Pemerintah Jawa Barat menyusun cetak biru Jabar Resilience Culture Province (JRCP) sebagai panduan untuk managemen risiko bencana di Jawa Barat.
Ketua Pelaksana BPBD Provinsi Jabar Dani Ramdan, MT mengatakan JRCP sebagai dokumen hidup untuk merestrukturisasi pemahaman dan pengetahuan masyarakat.
Menurut Dani, dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, ada 20 wilayah tergolong dalam kelas risiko bencana tinggi.
"Bahkan empat di antaranya masuk ke dalam lima besar risiko bencana tertinggi nasional, yaitu Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya," ujar Dani di kantornya, Selasa (18/8).
Dani mengatakan, ancaman bencana itu bisa berupa gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, angin puting beliung, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, sampai kepada letusan gunung api.
Menghadapi ancaman bencana pemerintah Jawa Barat sebagai regulator dan pengayom masyarakat harus siaga terhadap ancaman yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Untuk mengatasi bencana disusunlah cetak biru Jabar Resilience Culture Province (JRCP) sebagai salah satu panduan untuk managemen risiko bencana di Jabar.
" JRCP dokumen hidup yang ditujukan untuk merestrukturisasi pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap bencana," ujar Dani.
Diharapkan, akan timbul kesadaran, pengatahuan, dan kemandirian dalam menghadapi potensi-potensi bencana yang akan terjadi.
Dani mengatakan, sebagai koordinator tim adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Barat, Dani Noor Badriansyah,sedangkan anggota tim terdiri dari para kepala seksi BPBD Provinsi Jawa Barat, para tenaga ahli, dan akademisi yang ditunjuk.
Menurut Dani, isi dari dokumen JRCP menggambarkan karakteristik ancaman bencana, regulasi, program/kegiatan, strategi dan pendanaan alternatif, serta indikator-indikator penilai (indeks) yang menguatkan ketangguhan masyarakat Jawa Barat.
Di dalam dokumen ini dimasukkan kata kunci “Budaya”, yang berarti akar dari inti dokumen ini juga mengambil dan mewariskan pengetahuan-pengetahuan baik yang telah dimiliki oleh para leluhur di Jawa Barat dalam menghadapi bencana.
"Kearifan lokal ditelaah, lalu dipadupadankan dengan kemajuan teknologi. Ini yang menjadikan dokumen bisa berkembang dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman," ujarnya.
Dani mengatakan, selain itu, dokumen ini juga menjabarkan pendukung ketangguhan di Provinsi Jawa Barat seperti ketangguhan masyarakat dan komunitas, ketangguhan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal, ketangguhan kelembagaan dan regulasi, ketangguhan pendanaan, dan ketangguhan infrastruktur.
Dokumen JRCP ini akan dijadikan pedoman bagi para stake holder dari kabupaten/kota di Jawa Barat saat menentukan kebijakan dalam menata pembangunan di daerahnya.
Menurut Dani, memahami penuh bahwa mengurangi dampak dari bencana sangatlah penting untuk meminimalisir kerugian yang akan dialami masyarakat. Dalam setiap implementasi program nantinya, kegiatan akan dilakukan dengan pengukuran capaian dan kinerja melalui penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) maupun peningkatan Indeks Ketangguhan (Resilience Index).
"Dalam jangka pendek, semua pihak sudah meningkatkan pengetahuan dan membentuk kesadaran masyarakat terhadap bencana, sementara untuk jangka panjang, semua masyarakat Jawa Barat sudah berbudaya, mendiri, dan tangguh dalam menghadapi bencana," harap Dani.
Dani mengatakan, dokumen hidup, pengembangan JRCP akan terus dilakukan dan dimulai dengan seminar international dokumen JRCP terbuka untuk umum dan 22 Agustus 2020 secara online melalui WEBEX. Setelah itu, disusul dengan peluncuran dokumen JRCP 31 Agustus 2020.
Untuk mengetahui informasi lengkapnya, masyarakat bisa memantau di Instagram resmi BPBD Jawa Barat @bpbd_jabar.(*)
(Tribunjabar.id)