TERASJABAR.ID – Persoalan sampah masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Bandung. Sejak adanya pembatasan kiriman sampah ke TPA Sari Mukti yang kini hanya diperbolehkan sebanyak 981 ton per hari, Kota Bandung dituntut mengolah sisa timbulan sampah secara mandiri di dalam kota.
Saat ini, produksi sampah di Bandung mencapai sekitar 1.500 ton per hari. Artinya, terdapat kurang lebih 500 ton sampah yang harus diselesaikan di tingkat kota. Sementara kapasitas pengolahan yang tersedia baru mencapai 300 ton per hari, sehingga masih ada sekitar 200 ton yang berpotensi menumpuk apabila tidak segera ditangani secara sistematis.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Keragaman jenis sampah, khususnya sampah organik seperti sisa makanan dan sisa masakan, menuntut penerapan berbagai teknologi yang adaptif.
“Tidak mungkin hanya satu teknologi menyelesaikan seluruh persoalan sampah. Karena itu, kami memanfaatkan beragam pendekatan, terutama untuk sampah organik yang volumenya sangat besar,” ujarnya.
Menurut Farhan, strategi pertama yang ditempuh adalah penguatan kelembagaan dan regulasi, mulai dari payung hukum tingkat undang-undang hingga peraturan wali kota sebagai dasar pengelolaan sampah terpadu.
Langkah berikutnya adalah pembenahan infrastruktur dasar, seperti optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), armada pengangkut, akses jalan, hingga penguatan sumber daya manusia pengelola sampah.
Salah satu contoh pengelolaan berbasis masyarakat dapat dilihat di TPS 3R4 Rakomala yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Fasilitasnya dibangun pemerintah, sementara operasional sehari-hari dilakukan warga setempat. Model ini dinilai efektif karena menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
Namun hingga kini, baru sekitar 30 persen atau sekitar 500 RW di Kota Bandung yang memiliki sistem pengolahan sampah mandiri.
“Dari jumlah tersebut, total pengolahan masih kurang dari 40 ton per hari—jauh dari kebutuhan 500 ton yang harus ditangani di dalam kota,” ujarnya.
Untuk mempercepat pengelolaan di tingkat akar rumput, Pemkot meluncurkan program “Gaslah” (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Program ini menempatkan satu petugas di setiap RW yang bertugas mengedukasi serta memastikan warga memilah sampah dari sumbernya.
Petugas akan mendatangi rumah-rumah dan mengingatkan pentingnya pemilahan sampah. Ke depan, program ini direncanakan diperluas hingga level RT agar menjangkau lebih banyak rumah tangga.
Selain itu, Pemkot terus memperkuat gerakan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), mengembangkan kawasan bebas sampah, serta mengintegrasikan pengolahan sampah dengan urban farming melalui program Buruan Sae dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
Konsep ini membentuk rantai ekonomi sirkular: sampah organik diolah menjadi kompos, dimanfaatkan untuk urban farming, hasil panen mendukung dapur sehat, dan sisa dapur kembali dikelola di fasilitas pengolahan berbasis masyarakat.
“Ini strategi utama kami tahun ini. Sampah harus selesai dari hulunya,” kata Farhan.
Inovasi teknologi juga mulai diterapkan, salah satunya penggunaan bioaktivator di TPS 3R4 Rakomala. Bioaktivator merupakan cairan hasil fermentasi mikroorganisme pengurai yang mampu mempercepat proses dekomposisi sampah organik menjadi kompos.
Selain mempercepat pengomposan, teknologi ini efektif mengurangi bau tidak sedap dan menekan populasi lalat di sekitar TPS.
“Kalau ada bau, langsung disemprot dan baunya hilang. Lalat pun berkurang. Ini masih tahap percobaan, mudah-mudahan ke depan hasilnya lebih baik,” jelasnya.
Keunggulan bioaktivator adalah kemudahannya untuk diproduksi secara mandiri oleh warga tanpa proses manufaktur rumit. Dengan demikian, masyarakat didorong belajar mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.
Pemkot Bandung menargetkan seluruh 500 ton sampah yang harus dikelola di dalam kota dapat tertangani sepenuhnya paling lambat akhir semester pertama tahun ini.
Meski penegakan hukum tetap akan diterapkan—terutama terhadap pelaku pembuangan sampah lintas wilayah dan pengelola kawasan yang tidak menerapkan zero waste management—pendekatan utama tetap berbasis partisipasi warga.
“Karena sampah yang ada di Kota Bandung berasal dari kita sendiri, maka kita yang harus bertanggung jawab,” pungkas Farhan.
