Menurut Rudy, pengembangan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara langsung.
Ia menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
“Kita tidak ingin lahan milik pemerintah hanya diam. Lebih baik kita kerjasamakan, sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam skema kerja sama yang ditawarkan, Pemkab Bogor membuka berbagai opsi, mulai dari sewa hingga Kerja Sama Operasi (KSO) jangka panjang. Pemerintah juga menjanjikan kemudahan perizinan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sejalan dengan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan bahwa penataan wilayah dilakukan secara bertahap dan estafet. Setelah fokus pada penataan Cibinong, kini perhatian mulai diarahkan ke Parung sebagai kawasan strategis berikutnya.
“Konsepnya bukan menggusur, tapi menata. Kita ingin menghadirkan ketertiban sesuai semangat Tegar Beriman. PKL tetap difasilitasi, tetapi dengan penataan yang lebih rapi dan nyaman,” jelasnya.
Ia menambahkan, penataan Parung juga mencakup optimalisasi aset lama, seperti terminal yang selama ini tidak termanfaatkan. Terminal tersebut kini tengah diaktifkan kembali dan akan diintegrasikan dengan Pasar Parung, termasuk pembangunan akses jalan yang mempermudah mobilitas masyarakat tanpa harus memutar jauh.
“Ke depan, kawasan Parung dirancang menjadi satu kesatuan yang terhubung hingga Ciseeng, bahkan mengangkat potensi lokal sebagai ikon Kawasan,” ujar Ajat.
