Guru kekurangan fasilitas, sekolah reyot dibiarkan, tapi dapur proyek berdiri megah. Anak-anak diberi nasi hari ini, tapi masa depan mereka dipreteli pelan-pelan.
Lebih ironis lagi, MBG dijadikan etalase politik.
Program sosial berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Siapa berani mengkritik, siap dicap tak peduli rakyat. Padahal, kritik justru lahir dari kepedulian: apakah negara ingin mencetak generasi cerdas atau sekadar generasi kenyang sesaat?
Lalu datanglah klaim paling menggelikan: Indonesia adalah negara yang rakyatnya paling bahagia. Klaim ini diucapkan dengan senyum lebar, di forum resmi, disertai tepuk tangan.
Pertanyaannya sederhana: legitimasi apa yang membuat penguasa berani menepuk dada seperti itu? Apakah ratusan orang yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan alasan sumir termasuk indikator kebahagiaan?
Penangkapan demi penangkapan terjadi atas nama ketertiban, stabilitas, dan pasal karet. Kritik disempitkan, suara dibungkam, protes disulap menjadi ancaman.
Rupanya, versi bahagia negara adalah rakyat yang diam. Bahagia adalah ketika tidak banyak bertanya. Bahagia adalah ketika takut bersuara.
Jika demikian, memang masuk akal bila indeks kebahagiaan naik. Rakyat yang tertekan tak sempat mengeluh. Rakyat yang lapar tak punya energi untuk marah. Rakyat yang takut penjara memilih tersenyum palsu. Negara pun puas, karena grafik terlihat indah, meski kenyataan berantakan.
