TERASJABAR.ID – Mutasi dan rotasi pejabat yang dikendalikan oleh kepentingan politik dan transaksional dinilai sebagai ancaman laten bagi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kuningan.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan melalui Sekretaris Umum, Insan Muhamad Fauzan, mengeluarkan pernyataan tegas menuntut objektivitas dan profesionalisme.
Mutasi dan rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan alat politik,. Demikian dikutip dari pernyataan resmi HMI, Selasa 10 Juni 2025.
“Proses ini harus diselenggarakan dengan prinsip objektivitas, profesionalisme, dan meritokrasi, bukan didasarkan pada afiliasi politik, balas budi elektoral, atau balas dendam kekuasaan,” sebutnya.
HMI menekankan bahwa mutasi dan rotasi hanya bermakna jika menjadi mekanisme penyegaran birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu, tiga parameter krusial harus dipenuhi.
