Monolog di Era Dialog

Oleh : Subchan Daragana Pemerhati Sosial / Magister Komunikasi UBakrie

Publik yang Hanya Menyimak : Era digital membuat masyarakat tidak lagi puas hanya menerima informasi. Mereka aktif memberi komentar, bertanya, bahkan mengoreksi. Publik ingin dilibatkan dan diakui suaranya. Ironisnya, sebagian besar instansi pemerintah masih terjebak dalam pola lama: komunikasi satu arah.

Coba tengok akun media sosial lembaga publik. Kontennya didominasi foto pejabat yang meresmikan proyek, teks panjang penuh jargon birokratis, atau unggahan formal yang terasa dingin. Warga yang datang membawa pertanyaan atau keluhan sering kali dibiarkan tanpa jawaban. Akibatnya, masyarakat merasa tidak dianggap. Mereka hanya menjadi penonton di panggung besar komunikasi pemerintah.

Padahal, publik hidup di era dialog. Mereka ingin berinteraksi, bukan sekadar menyimak. Jika pola monolog dipertahankan, jarak antara pemerintah dan rakyat hanya akan semakin lebar.

Pola Lama yang Usang : Monolog mungkin masih efektif ketika akses informasi terbatas. Namun, di tengah arus digital yang deras, gaya komunikasi satu arah justru jadi penghalang.

Masyarakat menuntut jawaban cepat saat layanan publik macet. Mereka ingin penjelasan sederhana saat kebijakan baru diumumkan. Mereka juga menanti empati saat krisis terjadi. Sayangnya, yang sering muncul justru kalimat kaku seperti: “Sesuai peraturan, layanan sedang dalam perbaikan.” Alih-alih memberi kejelasan, kalimat semacam ini hanya menambah jarak.

Monolog di tengah era dialog bukan sekadar membosankan, tapi juga berisiko. Publik yang tidak mendapat jawaban akan mencari sumber lain—akun anonim, media alternatif, bahkan hoaks. Ruang kosong itu selalu terisi, dan sering kali diisi oleh informasi yang menyesatkan.

Apa yang Publik Inginkan : Sebetulnya kebutuhan publik sederhana. Mereka ingin pemerintah berbicara dengan bahasa sehari-hari. Mereka ingin dijawab dengan cepat, dihargai saat mengkritik, dan disapa dengan empati.

Bayangkan seorang warga melaporkan jalan rusak melalui komentar Instagram. Jika diabaikan, kepercayaan publik runtuh. Tapi jika dijawab singkat dan ramah—“Terima kasih laporannya, tim kami akan cek lokasi”—rasa percaya langsung tumbuh. Respons sederhana bisa menjadi jembatan panjang.

Di sinilah letak pentingnya empati. Komunikasi publik tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga harus menghadirkan rasa: rasa didengar, rasa dihargai, rasa dianggap penting.

Arah Baru Komunikasi Publik : Komunikasi publik butuh strategi baru. Konferensi pers atau unggahan siaran pers di laman resmi saja tidak cukup. Harus ada pendekatan tiga lapis:

Media center → tempat data transparan tersedia dalam bentuk fact sheet, infografis, hingga dokumen resmi.

Media massa → penguat isu publik agar mendapat framing yang relevan.

Media sosial → ruang dialog dua arah, tempat pemerintah hadir untuk mendengar, merespons, dan membangun kepercayaan.Ketiganya harus saling terhubung, tidak bisa berjalan sendiri. Komunikasi publik yang sehat ibarat orkestra—suara harmonis, bukan solo yang nyaring tapi hampa.

Belajar dari Praktik Nyata: Kita bisa melihat perbedaan nyata di lapangan. Ada instansi yang hanya memajang kegiatan pejabat di media sosial. Komentar publik tidak pernah direspons. Hasilnya, kanal itu hanya jadi etalase yang sepi makna.

Sebaliknya, beberapa pemerintah daerah justru aktif menjawab pertanyaan warganya. Saat banjir, mereka memberi informasi jalur aman secara real-time. Saat ada keluhan, mereka merespons dengan ramah. Dari sini terlihat bahwa bukan platform yang menentukan keberhasilan komunikasi, melainkan cara memperlakukan publik di dalamnya.

Risiko Jika Monolog Bertahan: Pola lama menyisakan risiko besar. Publik makin jauh dari kanal resmi, ruang digital instansi jadi panggung kosong, dan hoaks makin mudah berkembang. Pada akhirnya, pemerintah bisa kehilangan legitimasi. Program sebaik apa pun akan sulit diterima jika komunikasi publik tidak hidup.

Menyemai Empati: Solusinya sederhana: mulai dari empati. Jawablah komentar publik dengan ramah, sederhanakan bahasa teknis, sajikan data dengan jujur. Bahkan pengakuan atas keterbatasan—“Kami sedang berusaha, mohon waktu memperbaiki”—sering kali lebih dihargai ketimbang diam.

Bangsa yang kuat tidak hanya dibangun dengan proyek besar, tetapi juga dengan rasa percaya yang tumbuh dari percakapan sehari-hari. Percakapan itu lahir ketika pemerintah berani beralih dari monolog ke dialog.

Penutup : Kita hidup di era dialog. Publik ingin didengar, dihargai, dan diajak bicara. Jika komunikasi publik tetap bertahan pada monolog, rakyat hanya akan jadi penonton. Tapi jika dialog dibangun dengan empati, maka kepercayaan bisa dirajut kembali.

Komunikasi sejati bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling tulus mendengar. Pemerintah yang berani mendengar akan selalu lebih dekat di hati rakyatnya. ***