Menuju Satu Kadin Jabar, Polemik Internal Mesti Berakhir

Catatan: Imam Wahyudi (iW), (Jurnalis senior, anggota PWI)

PRESIDEN Prabowo Subianto menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia pada 16 Januari 2025. Agenda munas mencakup pengukuhan dan pelantikan pengurus KADIN Indonesia 2024-2029. Adalah pengakuan dari pemerintah dan negara. Hal itu menandai keabsahan atas sebuah keputusan tentang kepengurusan baru KADIN Indonesia.

Munas Konsolidasi Persatuan mengakhiri dualisme kepemimpinan KADIN Indonesia. Akhir perseteruan Anindya Bakrie dan Arsyad Rasyid. Keduanya masih dalam satu barisan kibaran bendera KADIN Indonesia. Anindya sebagai Ketum KADIN Indonesia dan Arsyad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia periode 2024-2029.

Satu KADIN Indonesia juga mengandung arti Satu KADIN Jabar. Dinamika internal di KADIN Jabar harus segera berakhir. Solusi tersedia melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menaruh perhatian. Mengharapkan agar polemik yang masih berlangsung dapat segera diselesaikan. Sehingga KADIN Jabar bisa lebih aktif bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jabar.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie segera menunjuk Waketum Bidang Pangan --Mulyadi Jayabaya sebagai Careraker KADIN Jabar. Serupa pelaksana tugas (Plt). Selanjutnya, tugas itu dipercayakan ke Agung Suryamal selaku Waketum KADIN Indonesia untuk Wilayah Jawa-1 meliputi DKI Jakarta, Banten dan Jabar. “Kami sudah memberi kepercayaan penuh kepada pak Agung untuk menyelesaikan dinamika di Kadin Jabar melalui musyawarah provinsi (muprov),” kata Anindya.

Ajak Almer Gabung

KADIN Indonesia unjuk komitmen menegakkan AD/ART sebagai panduan utama organisasi di semua tingkatan. Pun sejalan amanat Undang-Undang Nomor 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Itu sebab Caretaker KADIN Jabar berperan mengakomodasi semua kepentingan yang ada. Kabarnya pula, berusaha merangkul Almer Faiq Rusydi yang klaim sebagai Ketum KADIN Jabar. Ajakan untuk ikut barisan caretaker, mendukung Anindya Bakrie yang sah sebagai Ketum KADIN Indonesia 2024-2029. Tentu, dengan kesediaan menggelar (ulang) muprov untuk mendapatkan legitimasi secara ajeg. Hasil muprov tertanggal 15 Oktober 2024 dinyatakan cacat bawaan alias batal.

Tawaran dan ajakan itu, sejatinya sebuah "karpet merah" untuk Almer, yang memungkinkan terpilih (kembali) sebagai Ketum KADIN Jabar. Namun kabarnya, tak gayung bersambut. Almer menolak dengan berbagai alasan. Bahkan sempat menggugat Anindya ke pengadilan yang meski kemudian dicabut.

Informasi lain, penolakan ditandai beredarnya surat dari pihak Almer. Disebutkan, bahwa Anindya Bakrie sebagai Ketum KADIN Indonesia 2024-2029 dianggap ilegal. Demikian pula Agung Suryamal sebagai Caretaker KADIN Jabar tidak sah.

Surat itu dilayangkan ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Jabar. Meliputi Gubernur Jabar, Pimpinan DPRD Jabar, Kapolda Jabar, Kajati Jabar, dan Pangdam III/Siliwangi. Di spasi ini, Almer dapat diklasifikasikan melakukan "pembangkangan" terhadap ketentuan organisasi.

Sikap Almer menuai sanksi organisasi. Posisinya sebagai Ketua KADIN Kota Bogor dicopot. Diberhentikan yang tidak terkait muprov dan klaim dirinya sebagai Ketum KADIN Jabar. Dua hal yang berbeda. Ditunjuklah Caretaker KADIN Kota Bogor atasnama Nizar Sungkar untuk melaksanakan muskot. Aklamasi memilih Dona Hasanah sebagai Ketua KADIN Kota Bogor periode 2024-2029.

Hal-ikhwal di atas menjadikan posisi Almer terpojok. Merujuk AD/ART, ia tidak dimungkinkan (lagi) mencalonkan diri lewat Muprov KADIN Jabar nanti. Belum terkonfirmasi opsi lain yang hendak ditempuh. Hal pasti, pihak Caretaker tengah fokus menyiapkan agenda Muprov VIII KADIN Jabar. Mencakup prasyarat kelengkapan administratif dan jadual. Tunggu saja. ( bersambung ).*