TERASJABAR.ID – Kisruh gas LPG 3 kg yang tak bisa dibeli di pengencer akhirnya selesai, setelah banyak orang mengantre di pangkalan untuk membeli gas dan bahkan sudah ada korban yang meninggal dunia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menetapkan aturan larangan pengecer tak boleh menjual gas melon per tanggal 1 Februari 2025 dan membuat masyarkat keseulitan mendapatkan gas melon.
Bahlil sendiri akhirnya meminta maaf karena kejadian ini, ia sendiri tak bermaksud untuk menyulitkan masyarakat dan ini dilakukan hanya untuk penataan system distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran.
“Kami pemerintah pertama-tama memohon maaf kalau ini terjadi, karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan,” ujar Bahlil saat melakukan inspeksi ke pangkalan LPG 3 Kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2).
Akhirnya setelah adanya keluhan dan korban dari Masyarakat, LPG 3kg kembali bisa dijual oleh pengecer yang di instruksikan langsung oleh presiden Prabowo Subianto.
- Relawan TCK Kemenkes dan IDAI Banda Aceh Layani Kesehatan Anak Pascabencana
- Dukungan Publik Menguat, Menkop Apresiasi Hasil Survei Terkait Program Kopdes Merah Putih
- Menkop Gandeng Lintas K/L Percepat Pembangunan Gerai Fisik Kopdes Merah Putih
- Barcelona Batal Gelar Konferensi Pers Joao Cancelo, Ini Alasannya
- Perkuat Industri Semikonduktor, Kemenperin Konsisten Bangun Ekosistem Chip Design Nasional Sejak Tahun 2023
Pemerintah akan meningkatkan status pengecer menjadi sub pangkalan untuk memastikan distribusi LPG 3 Kg lebih terstruktur.
Menurut data Kementerian ESDM, sekitar 135 ribu pengecer di seluruh Indonesia akan secara otomatis naik tingkat menjadi sub pangkalan tanpa dikenakan biaya.
Dengan sistem tersebut, pengecer yang menjadi sub pangkalan dapat terdaftar secara formal dan memiliki akses langsung ke distribusi LPG bersubsidi.
Meski akui bersalah, Bahlil masih juga membela diri. Diklaim dia, kebijakan untuk menghapus pengecer sudah diwacanakan sejak dua tahun lalu. Menurutnya, langkah ini bentuk tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penyalahgunaan pengecer.
