“Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, kita tidak mungkin mencapai swasembada pangan jika sektor pertanian dan kelautan tidak kita kelola dengan baik. Karena itu, pendidikan SMK harus kita arahkan berbasis potensi lokal. SMK yang berada di wilayah pesisir harus dekat dengan laut, memahami ekosistemnya, dan mampu mengolahnya menjadi kekuatan ekonomi. Demikian pula di daerah pertanian, kita harus melahirkan lulusan yang mampu mengelola sumber daya alam menjadi nilai tambah. Inilah peran strategis SMK dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu membangun kemandirian bangsa,” tegas Abdul Mu’ti.
Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, penguatan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta kemampuan adaptasi menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pendidikan SMK.
Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi penting untuk mendukung kemampuan lulusan dalam mengemas, memasarkan, dan mempromosikan produk berbasis potensi lokal, baik di sektor pertanian maupun kelautan, sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar yang lebih luas.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa SMK swasta memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan nasional.
Dari sekitar 45 ribu SMK di Indonesia, sekitar 73 persen merupakan SMK swasta. Dengan jumlah peserta didik SMK sekitar 5 juta, kurang lebih 3,5 juta siswa berada di sekolah swasta.
“Artinya, kualitas pengelolaan SMK swasta sangat menentukan masa depan pendidikan vokasi di Indonesia. Karena itu, penguatan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi kunci,” ujarnya.
Tatang menambahkan bahwa tantangan utama yang dihadapi SMK swasta adalah kesenjangan kapasitas antar sekolah, serta kebutuhan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan.
