TERASJABAR.ID – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmen DPR untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria.
Salah satu langkah yang tengah didorong adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Konflik Agraria, yang ditargetkan dapat disahkan pada penutupan masa sidang 2 Oktober 2025.
“Pertama, DPR akan mendorong pemerintah mempercepat kebijakan satu peta serta menata kembali desain tata ruang nasional. Kedua, mendesak pembentukan badan pelaksana reforma agraria. Ketiga, DPR sendiri akan membentuk Pansus konflik agraria yang penetapannya dijadwalkan pada akhir masa sidang, 2 Oktober 2025,” jelas Dasco, seperti ditulis Parlementaria pada Kamis, 25 September 2025.
Di sisi lain, Sekjen KPA Dewi Kartika menilai Hari Tani Nasional tidak hanya sekadar peringatan, melainkan pengingat bahwa agenda reforma agraria masih belum berjalan optimal.
“Setiap 24 September kami menyuarakan aspirasi melalui aksi, baik di Jakarta maupun di berbagai daerah. Kami ingin menegaskan kepada DPR dan pemerintah bahwa reforma agraria hingga kini belum sungguh-sungguh dijalankan. Padahal, tanpa itu, amanat Pasal 33 UUD 1945 tidak mungkin terwujud,” ujar Dewi.
BACA JUGA: DPR Soroti Rp233 Triliun Dana Pemda Mengendap, Dede Yusuf Desak Aturan dan Sanksi Tegas
Menurutnya, selama 31 tahun KPA telah mengawal agenda reforma agraria, termasuk menyerahkan data prioritas 1,7 juta hektare lahan kepada Presiden.
Namun, ketimpangan penguasaan tanah tetap lebar, sementara jutaan petani gurem belum tersentuh kebijakan.
“Krisis agraria masih nyata. Lebih dari 17 juta petani gurem harus berhadapan dengan dominasi lahan oleh PTPN, BUMN, swasta, hingga proyek strategis nasional.
Gugus Tugas Reforma Agraria pun belum bekerja efektif dalam menyelesaikan konflik maupun memperbaiki ketimpangan,” tegasnya.
Dewi juga menekankan urgensi pembentukan badan pelaksana reforma agraria lintas sektor yang bersifat ad-hoc, melibatkan gerakan masyarakat sipil, serikat petani, dan komunitas adat.
“Badan ini harus partisipatif, transparan, dan berfokus pada redistribusi tanah, penyelesaian konflik, serta pengembangan ekonomi pascakonflik. Jika tidak, reforma agraria hanya berhenti pada slogan,” pungkasnya.-***
