TERASJABAR.ID – Anggota DPR RI sekaligus Tim Kuasa Hukum DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, telah diakui dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk peserta didik agar memahami serta mengamalkan ajaran agama.
Selain itu, pesantren juga termasuk dalam kategori community-based education yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat.
“Ketentuan Pasal 55 UU Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur mengenai pendidikan berbasis masyarakat yang diartikan sebagai penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan profesi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Masyarakat berhak menjadi penyelenggara dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan,” ujar Abdullah saat menyampaikan Keterangan DPR dalam Sidang MK secara daring, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Kamis (7/5/2026).
Ia menambahkan bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan yang sepenuhnya dimiliki masyarakat, mulai dari proses input, pelaksanaan, hingga output pendidikan, termasuk pendanaannya.
Dalam hal ini, masyarakat bukan hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga sebagai pemilik penuh lembaga pesantren.
Terkait pendanaan, DPR menjelaskan bahwa sumber pembiayaan pesantren tidak hanya berasal dari APBN dan APBD, tetapi juga dari masyarakat sebagai sumber utama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021.
Dana dari negara dialokasikan untuk fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Lebih lanjut, DPR menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN telah memenuhi ketentuan konstitusi sebesar 20 persen, dengan Kementerian Agama sebagai salah satu penerima utama untuk mendukung pesantren.
DPR juga menyoroti frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” dalam UU Pesantren sebagai bentuk penyesuaian realistis terhadap kondisi fiskal, tanpa mengurangi komitmen negara terhadap hak pendidikan.
Selain itu, pengaturan pendanaan juga berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pendidikan merupakan kewenangan konkuren, sementara urusan agama menjadi kewenangan pusat.
Di akhir keterangannya, DPR menyimpulkan bahwa UU Pesantren telah sejalan dengan prinsip pendidikan berbasis masyarakat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, serta tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.-***
