Untuk komoditas tebu, pemerintah juga mendorong percepatan swasembada gula sekaligus pemenuhan kebutuhan bioetanol melalui program bongkar ratoon dan perluasan areal tanam hingga 200.000 hektare secara nasional.
Selain itu, pembenahan data dan sistem informasi perkebunan menjadi prioritas guna memastikan perencanaan yang lebih presisi dan berkelanjutan dalam mendukung pasokan bahan baku industri bioenergi.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, menilai hilirisasi memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional.
“Hilirisasi perkebunan akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri berbasis komoditas, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekebun. Ini menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan komoditas ke depan tidak hanya difokuskan pada kebutuhan pangan dan industri konvensional, tetapi juga diarahkan sebagai sumber bahan baku energi terbarukan yang prospektif.
“Ke depan, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat, baik dari sisi hulu, industri pengolahan, hingga kebijakan energi. Tujuannya memastikan kesinambungan pasokan bahan baku serta optimalisasi pengembangan industri bioenergi nasional, termasuk biodiesel dari kelapa sawit dan bioetanol dari tebu,” tambahnya.
Dengan integrasi dari produksi hingga pengolahan dan pemanfaatan, hilirisasi perkebunan diharapkan menjadi fondasi strategis dalam memperkuat ketahanan energi dan pangan secara simultan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.***
Sumber: Kementan
