TERASJABAR.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi serta kolaborasi lintas sektor guna menekan risiko bencana hidrometeorologi di tengah dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Pemberitaan DPR RI.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Command Center, Gedung Nusantara, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, dan turut menghadirkan Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Andri mengungkapkan bahwa laporan State of the Global Climate 2024 dari World Meteorological Organization (WMO) mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah, dengan anomali suhu global telah melampaui ambang batas 1,5°C dibandingkan periode praindustri.
“Data observasi menunjukkan tren kenaikan suhu yang konsisten, baik secara global maupun regional di Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem yang memicu bencana hidrometeorologi,” ujar Andri, dilansir laman resmi BMKG.
Sejalan dengan hal tersebut, data BMKG dalam kurun waktu 16 tahun terakhir (2010–2025) menunjukkan tren peningkatan kejadian banjir dan tanah longsor yang terus meningkat, seiring dengan tren kenaikan suhu dan perubahan iklim.
Wilayah dengan tingkat kejadian tertinggi tercatat di Jawa Barat, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, serta sejumlah wilayah lain di Sumatra.
Andri menjelaskan, rata-rata suhu nasional Indonesia pada tahun 2024 mencapai 27,52°C, tertinggi sejak pencatatan dilakukan. Dampaknya, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan kini mendominasi lebih dari 90 persen kejadian bencana nasional.
