TERASJABAR.ID- Corong Jabar, kumpulan para tokoh politik, ekonomi dan tokoh masyarakat Jawa Barat, menyesalkan keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengeluarkan kebijakan soal penghapusan eceran untuk gas Elpiji 3 kg.
Ketua Presidium CORONG JABAR Yusuf sumpena .SH.Spm yang dikenal dengan sebutan kang Iyus memandangkebijakan Bahlil Lahadalia sebagai seorang Menteri harusnya bijak dan cerdas dalam membuat keputusan. Menurut Kang Iyus, sebuah keputusan jangan bersifat yuridis normatif tetapi harus dipikirkan secara yuridis sosiologis karena berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Keputusan harus dipikirkan secara matang dan tepat agar tidak carut marut dan rakyat tidak menjadi resah. Kondisi sekarang dalam kondisi ekonomi belum pulih, keputusan Bahlil tersebut menimbulkan keresahan terutama bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR ).Kang Iyus mengajak para politisi, tokoh masyarakat mengkritisi kebijakan Menteri ESDM ini agar keresahan masyarakat tidak meluas.
Menurut Kang Iyus, Bahlil Lahadalia jangan bicara stock gas banyak, karena fakta dilapangan khususnya di daerah penduduk padat, terjadi antrean Panjang sehingga kerap menimbulkan ekses keributan.
“Kita lihat di daerah daerah padat terutama di daerah terpencil selain harus antre juga harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke distributor padahal di dekat rumahnya ada penjual eceran tetapi kosong karena dilarang, ini tidak logis dan tidak realistis,” katanya.
Presiden Prabowo sudah mengintruksikan seharusnya direspon dengan cepat sekaligus merivisi keputusan dengan mengambil langkah2 yang mempermudah pemulihan pendistribusian kepada pengecer bukan mempertahankan argumentasi akan memperbanyak distributor. Disinilah seorang pemimpin sekaligus harus memiliki leadership dan peka serta cerdas. “Kejadian ini harus menjadi pertimbangan evaluasi bagi presiden Prabowo Subianto terhadap menteri Bahlil Lahadalia,” tutur Kang Iyus.
Sementara itu menurut informasim Presiden Prabowo sudah memanggil Bahlil Lahadalia untuk mengembalikan kebijakan ke semula. Kalau pun mau merubah system harus dilakukan sesuai dengan kebijakan yang memihak pada rakyat.***
