Mekanisme Akuntabilitas:
Rakyat Indonesia bisa meminta pertanggungjawaban kepada para pejabat terpilih melalui mekanisme pengawasan
Rakyat memiliki peran aktif dalam proses demokrasi, baik dalam memilih wakil rakyat , kepala daerah maupun mengawasi kinerja mereka setelah terpilih.
Pengawasan bisa dilakukan secara formal maupun non formal melalui aspirasi di media bahkan penyampaian aspirasi bisa langsung di lapangan baik kepada DPR maupun kepala daerah. Ini sebuah proses demokrasi yang harus disikapi secara moral oleh pejabat tinggi sebagai koreksi atas kebijakan yang tidak selaras dan tidak sesuai dengan kondisi keadaan di masyarakat.
Kang Iyus berharap paradigma dan mindset para pejabah tinggi bisa memahami hakikat kedaulatan rakyat bahwa sebuah kedaulatan rakyat bukan dimiliki oleh wakil rakyat maupun kepala daerah yang telah dipilih oleh rakyat tetapi secara hakiki kedaulatan rakyat tetap dimiliki oleh rakyat. ***
