TERASJABAR.ID – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon bicara blak-blakan soal kondisi BBM. Politisi PDI-P bidang energi dan sumber daya mineral itu menegaskan, naik-tidaknya harga BBM tergantung kondisi pasar dan ekonomi nasional.
“Per tahun kita hampir 250 triliun untuk BBM subsidi,” ujar Dony, saat bimtek di Kota Tasikmalaya, Senin (27/4/2026). Bimtek digelar BPH (Badan Pengatur Hilir) Minyak dan Gas Bumi, untuk sosialisasikan cara urus surat rekomendasi BBM subsidi bagi nelayan dan UMKM. Sebab, tak semua pakai barcode seperti di SPBU. Nelayan justru pakai surat rekomendasi agar tetap dapat jatah solar subsidi.
Soal situasi geopolitik yang bikin harga minyak dunia goyang, Dony sebut pemerintah kerja keras menahan dampaknya. “Tapi kondisi sekarang tak bisa dibilang aman. Dibilang bahaya dan darurat tidak juga, tapi tidak baik-baik saja,” tegasnya kepada awak media,
Menurut dia, ada dua pukulan dari geopolitik. Pertama, ketersediaan produk impor ke Indonesia. Kedua, harga yang melambung tinggi. ICP naik signifikan. Beban berat dipikul pemerintah. Karena itu, kata Dony, BBM non subsidi harus dilepas ke harga pasar. Buktinya 18 April lalu, harga non subsidi naik cukup tinggi.
“Kenapa naik, Karena kurs juga naik. Kita sudah harga internasional. Kalau dunia naik, kita ikut naik. Bedanya sekarang, gejolaknya besar,” jelasnya.
“Jika harga non subsidi ditahan, Pertamina akan babak belur. Beban Pertamina bisa tembus 6 triliun per bulan bila tak ada penyesuaian 18 April lalu. Pertamina satu-satunya BUMN yang jalanin migas. Kalau ambruk, siapa lagi yang mau urus, pemerintah tak mungkin terus talangi,” katanya.
Karena itu, beban dipikul bersama. Yang mampu, pakai BBM non subsidi. Pemerintah fokus tahan harga subsidi. “Sampai sekarang non subsidi belum diizinkan naik lagi. Pemerintah masih kuat tahan yang subsidi. Insya Allah tahun ini bertahan,” ujar Dony.
Ia titip pesan ke masyarakat, hemat energi. WFH jangan malah dipakai keliling. “Jumat WFH, Sabtu-Minggu libur, eh malah jalan-jalan. BBM habis banyak. Makanya non subsidi dinaikkan untuk meredam,” katanya.
“Karena hingga sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan salah pemerintah, tapi masalah geopolitik. Mari berhemat. Berjuang untuk bertahan hidup kita,” tegasnya.*
