Kusfiardi juga menyoroti ketimpangan dampak inflasi. Program pasar murah yang digencarkan di sejumlah kota memang membantu masyarakat miskin, tetapi tidak menyentuh akar masalah distribusi dan struktur pasar yang timpang.
“Kelompok rentan yang paling terdampak, sementara kebijakan kompensasi tidak tepat sasaran. Pemerintah gagal merancang skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap guncangan harga energi,” jelasnya.
Menurut Kusfiardi, krisis Selat Hormuz adalah alarm keras bagi Indonesia. Tanpa reformasi mendasar—diversifikasi energi, reformasi subsidi, diplomasi geopolitik aktif, dan penguatan ketahanan ekonomi—Indonesia akan terus menjadi korban gejolak global.
“Pemerintah harus berani mengambil langkah tidak populer, seperti menaikkan harga BBM bertahap dan mengalihkan subsidi ke program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Jika tidak, siklus krisis akan berulang dengan dampak semakin parah,” pungkasnya.***
