TERASJABAR.ID — Pemerintah Kota Bandung mulai memperkuat layanan kesehatan mental masyarakat dengan menghadirkan layanan konseling psikologi klinis di 12 UPTD Puskesmas. Program pertama di Jawa Barat diluncurkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Aula Dinas Kesehatan Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).
Farhan mengatakan, layanan ini menjadi langkah konkret Pemkot Bandung dalam meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan mental masyarakat yang terus menunjukkan tren peningkatan, termasuk pada anak-anak usia sekolah dan remaja.
Menurut Farhan, kesehatan mental kini menjadi bagian penting dari pelayanan dasar pemerintah, sejajar dengan layanan kesehatan fisik, pendidikan, hingga administrasi publik.
“Ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan kesehatan jiwa, mental, dan fisik bagi seluruh warga Kota Bandung melalui pembangunan layanan konseling psikologi klinis,” ujarnya.
Farhan menjelaskan, kehadiran layanan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 yang mewajibkan adanya tenaga psikologi klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Saat ini, layanan konseling psikologi klinis tersedia di 12 puskesmas yakni Puskesmas Babakan Sari, Garuda, Cibuntu, Cipamokolan, Kopo, Puter, Padasuka, Ibrahim Adjie, Sukarasa, Pasirkaliki, Salam, dan Cipadung.
Setiap puskesmas nantinya akan memiliki satu psikolog klinis yang bertugas memberikan layanan konseling setiap hari kerja. Dalam sehari, layanan tersebut ditargetkan mampu menangani hingga 10 pasien.
Farhan mengungkapkan, kebutuhan layanan kesehatan mental di Kota Bandung semakin mendesak. Ia menyoroti meningkatnya kasus stres dan tekanan psikologis yang kini banyak dialami kelompok usia produktif hingga anak sekolah dasar.
“Salah satu indikator yang sangat mengkhawatirkan adalah adanya percobaan bunuh diri yang hampir setiap hari muncul dalam laporan. Ini harus dicegah secara serius,” katanya.
Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Bandung juga mulai melakukan pengawasan di sejumlah titik yang dinilai rawan menjadi lokasi percobaan bunuh diri. Namun demikian, Farhan menegaskan penguatan layanan kesehatan mental tetap menjadi langkah utama.
Ia menambahkan, ruang layanan psikologi klinis harus memenuhi standar privasi yang baik agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat berkonsultasi.
“Layanan psikologi klinis tidak bisa dilakukan sembarangan. Privasi pasien harus benar-benar dijaga,” ungkapnya.
Farhan menilai tekanan ekonomi dan persoalan sosial menjadi salah satu faktor utama meningkatnya gangguan kesehatan mental di masyarakat. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak lagi menganggap isu kesehatan mental sebagai hal yang tabu.
“Kalau memang ada persoalan kesehatan mental, maka pemerintah harus hadir menyediakan layanannya,” tuturnya.
Layanan konseling tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat, baik warga Kota Bandung maupun luar daerah.
Menurut Farhan, fasilitas kesehatan harus dapat diakses siapa saja yang membutuhkan bantuan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu berkonsultasi ke puskesmas. Menurutnya, langkah sederhana seperti bercerita dan mencari tempat untuk berbagi dapat menjadi awal penting dalam menjaga kesehatan mental.
Saat ini, baru 12 dari total 80 puskesmas di Kota Bandung yang memiliki layanan psikologi klinis. Namun, Pemkot Bandung menargetkan seluruh puskesmas sudah memiliki layanan serupa pada tahun 2029.
Selain pembangunan fasilitas, Farhan juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, khususnya tenaga psikolog klinis, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengapresiasi langkah Pemkot Bandung dalam menghadirkan layanan kesehatan mental yang lebih dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, kesehatan mental bukan lagi isu pinggiran, melainkan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
“Ketika masyarakat sehat secara mental, produktivitas meningkat, hubungan sosial menjadi lebih baik, dan kualitas hidup masyarakat semakin kuat,” ujarnya.
Asep berharap layanan psikologi klinis tersebut tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga diperkuat melalui pendekatan promotif dan preventif, seperti edukasi, deteksi dini, hingga pendampingan langsung ke sekolah, keluarga, dan komunitas masyarakat.
