TERASJABAR.ID – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didorong untuk memperkuat peran parlemen dalam pelaksanaan berbagai program dan agenda global.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menilai keterlibatan parlemen sangat penting agar program PBB berjalan lebih efektif, mengingat lembaga legislatif memiliki legitimasi langsung dari masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Inter-Parliamentary Union ke-152 yang digelar di Istanbul.
“Delegasi Indonesia meyakini kehadiran PBB hanya di tingkat pemerintah tidak akan mencapai potensi maksimalnya tanpa keterlibatan aktif parlemen, sebagai institusi yang memegang mandat langsung dari rakyat,” kata Husein, seperti ditulis Parlementaria pada Minggu, 19 April 2026.
Menurutnya, keberadaan PBB yang hanya berfokus pada pemerintah tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa partisipasi aktif parlemen.
Ia menekankan perlunya perubahan dalam pola koordinasi PBB agar tidak hanya berorientasi pada eksekutif, tetapi juga membuka ruang dialog dengan legislatif.
Husein menegaskan bahwa peran PBB seharusnya mendukung, bukan mengarahkan, serta harus selaras dengan prioritas nasional masing-masing negara, termasuk visi Prabowo Subianto terkait kemandirian energi dan penguatan sumber daya manusia.
Ia juga menyoroti praktik di Turki dalam penanganan bencana sebagai contoh pentingnya kolaborasi antara PBB dan parlemen.
Selain itu, Indonesia mendorong keterlibatan legislatif dalam isu kemanusiaan global, termasuk konflik di Gaza.
Di akhir pernyataannya, Husein menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong reformasi PBB agar lebih inklusif, demokratis, dan responsif terhadap peran parlemen.-***
