Oleh: Albertus M. Patty
Dalam teori politik, keputusan besar negara, termasuk perang atau kebijakan strategis, seharusnya didasarkan pada kepentingan nasional jangka panjang. Namun dalam praktiknya, tidak jarang kebijakan negara dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi para pemimpinnya. Ketika hal ini terjadi, kebijakan publik dapat berubah menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, misalnya, menghadapi kasus hukum yang cukup serius di dalam negeri. Sebagian analis menilai bahwa dengan strategi Netanyahu menjerumuskan Israel dalam situasi perang, perhatian publik pun bergeser dari persoalan domestik.
Pakar geopolitik asal Singapura, Kishore Mahbubani, pernah mengingatkan bahwa pemimpin dunia kadang mengambil keputusan geopolitik yang keras bukan semata-mata karena kepentingan strategis negara, tetapi juga karena kalkulasi kepentingan politik pribadinya. Intinya, politik internasional, bahkan termasuk perang di Timur Tengah, tidak bisa dipisahkan dari kepentingan politik pribadi para pemimpinnya.
Pandangan yang lebih tajam datang dari ekonom terkenal, Milton Friedman. Ia katakan bahwa salah satu bahaya besar kekuasaan adalah ketika kepentingan pribadi para penguasa menyamar sebagai kepentingan publik. Dalam situasi seperti itu, masyarakat sering sulit membedakan antara kebijakan negara yang benar-benar strategis dan kebijakan yang sebenarnya hanya melayani kepentingan elite.
Fenomena ini dikenal dalam ilmu politik sebagai diversionary politics yaitu strategi mengalihkan perhatian publik dari masalah domestik melalui konflik eksternal atau agenda besar yang bersifat emosional dan nasionalistik. Ketika masyarakat dipersatukan oleh ancaman luar atau proyek besar negara, kritik terhadap pemimpin sering melemah.
Relevansinya bagi Indonesia
Refleksi ini juga relevan bagi Indonesia. Politik Indonesia sering menunjukkan kecenderungan jangka pendek, di mana kebijakan besar kadang lebih didorong oleh kepentingan politik atau pencitraan pemimpinnya daripada perencanaan strategis jangka panjang. Hal ini semakin kompleks dalam sistem yang memiliki kecenderungan oligarkis, seperti dijelaskan oleh Jeffrey A. Winters.
Dalam konteks ini, satu kualitas kepemimpinan yang sangat penting sering dilupakan: keberanian untuk mengevaluasi dan merevisi kebijakan. Banyak pemimpin terjebak dalam mempertahankan kebijakan yang sudah diluncurkan, meskipun kebijakan tersebut berpotensi membebani negara secara fiskal maupun sosial.
Program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau berbagai proyek politik besar yang membutuhkan anggaran sangat besar perlu terus dievaluasi secara rasional. Kebijakan yang pada awalnya dianggap baik tidak boleh menjadi tabu untuk dikritik atau diperbaiki. Sebuah kebijakan yang bagus ternyata berpotensi membawa negara ke dalam tekanan fiskal atau krisis jangka panjang karena situasi yang berubah drastis. Maka, pemimpin harus memiliki keberanian untuk melakukan koreksi.
Kepemimpinan yang matang bukanlah kepemimpinan yang selalu benar, melainkan kepemimpinan yang bersedia belajar dan memperbaiki keputusan. Pada akhirnya, masa depan bangsa tidak boleh ditentukan oleh ego politik pemimpinnya, tetapi oleh keberanian untuk menempatkan kepentingan rakyat dan keberlanjutan negara di atas kepentingan kekuasaan.
Bandung,
11 Maret 2026
