TERASJABAR.ID — Peristiwa longsor sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada 8 Maret 2026 yang menewaskan empat orang menjadi pengingat serius bagi berbagai daerah, termasuk Kota Bandung, untuk segera membenahi sistem pengelolaan sampah.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto, menyampaikan belasungkawa atas tragedi tersebut. Ia berharap para korban mendapatkan tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa ini. Semoga para korban mendapat ketenangan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan,” ujar Eko, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, peristiwa di Bantargebang tidak boleh dipandang sebagai masalah Jakarta semata, tetapi juga menjadi peringatan bagi daerah lain agar tidak mengalami kejadian serupa.
Ia menilai Kota Bandung saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Ketergantungan terhadap TPA Sarimukti masih tinggi, sementara volume sampah terus meningkat.
Model pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada penimbunan dinilai tidak berkelanjutan dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat.
“Bantargebang harus menjadi momentum bagi kita untuk berbenah. Jangan sampai Kota Bandung menunggu tragedi serupa baru bergerak,” katanya.
Fraksi PKS, lanjut Eko, mendukung program GASLAH sebagai langkah awal yang dinilai tepat. Namun demikian, ia menilai implementasi di lapangan masih perlu diperkuat.
Menurutnya, kondisi penumpukan sampah yang masih tercampur antara organik dan anorganik menunjukkan bahwa program tersebut belum berjalan optimal.
“Kami mendukung GASLAH, tetapi program ini membutuhkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bagi para petugas. Tanpa standar kerja yang terukur, hasilnya akan sulit maksimal,” ujarnya.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) juga dinilai harus terus digencarkan secara berkelanjutan. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS DPRD Kota Bandung juga mendorong empat langkah strategis yang perlu segera menjadi perhatian pemerintah kota.
Pertama, memperkuat kebijakan pengurangan sampah dari sumber dengan mendorong program pemilahan sampah di tingkat RW melalui regulasi yang lebih kuat, SOP yang jelas bagi petugas, serta sosialisasi 3R yang berkesinambungan kepada masyarakat.
Kedua, mempercepat investasi teknologi pengolahan sampah di tingkat kota maupun kawasan guna mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir.
Ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung, baik dari sisi infrastruktur, tata kelola, maupun regulasi sebagai dasar perbaikan yang lebih sistematis.
Keempat, mendorong terobosan sistem pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu. Menurut Eko, sampah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai limbah, tetapi juga sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik.
“Jika dikelola secara benar, sampah bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekaligus mendorong perekonomian Kota Bandung,” katanya.
Ia menegaskan, Fraksi PKS akan terus mengawal persoalan pengelolaan sampah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD.
“Sampah adalah ujian bagi kepemimpinan sebuah kota. Kami di Fraksi PKS memilih untuk tidak diam dan akan terus mendorong perbaikan sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung,” pungkasnya.
