TERASJABAR.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna, memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Bandung sepanjang tahun 2025.
Diskop UMKM Kabupaten Bandung dinilai berhasil menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni membidani lahirnya ratusan Koperasi Desa/Kelurahan Masyarakat Pedesaan (KDMP) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Bandung.
“Saya apresiasi Diskop UMKM fokus memfasilitasi lahirnya sebanyak 280 unit Koperasi Merah Putih di 270 desa dan 10 kelurahan di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung,” ujar Bupati Dadang Supriatna, Rabu (28/1/2026).
Bupati mengaku gembira karena di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung KDMP telah berdiri dan memulai menjalankan kegiatan usaha mereka. Sebab, keberadaan Koperasi Merah Putih, menjadi tonggak penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dess sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah.
“Ternyata Pak Prabowo itu melaksanakan gagasan ayahnya Pak Soemitro yang waktu itu Menko Ekuin yang ingin membangun koperasi sebagai tulang punggung untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di desa. Ini gagasan yang sangat luar biasa,” tutur Kang DS, sapaan akrabnya.
Pada kesempatan tersebut, Kang DS juga menyatakan bahwa keberadaan koperasi KDMP telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemasaran produk lokal, dan pengelolaan sumber daya ekonomi desa.
“Alhamdulillah, sebanyak 280 koperasi KDMP telah resmi beroperasi. Sekarang tinggal bagaimana koperasi itu tumbuh dan berkembang,” tegasnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung juga meminta Diskop UMKM memaksimalkan 31 orang tenaga pendamping untuk memberikan pendampingan teknis bagi Koperasi KDMP agar operasional dan bisnis mereka terus berkembang ke depannya.
Selain itu, Bupati Kang DS juga menyoroti tantangan yang dihadapi, di mana sebagian besar koperasi tersebut belum memiliki kantor atau gerai permanen. Oleh karena itu, Kang DS meminta Diskop UMKM fokus untuk memfasilitasi pembangunan gerai KDMP.
Untuk mewujudkan target tersebut, Bupati menguraikan tiga skenario yang akan diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing desa atau kelurahan.
Pertama, bagi desa atau kelurahan yang memiliki tanah carik desa yang strategis, Diskop UMKM diminta segera melakukan pembangunan gerai koperasi dengan desain standar yang telah ditetapkan.
Kedua, untuk desa atau kelurahan yang memiliki tanah carik namun lokasinya dinilai tidak strategis, Bupati menginstruksikan agar dilakukan proses ruslah (pertukaran tanah) dengan pihak terkait.
Ketiga, bagi sekitar 20 desa yang sama sekali tidak memiliki tanah carik desa, Bupati menentukan bahwa pembelian tanah akan dilakukan melalui skema kerja sama dengan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Kabupaten Bandung.
Berangkat dari kondisi tersebut, Bupati Kang DS mengeluarkan instruksi tegas kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin dan jajarannya untuk segera menyusun rencana aksi dalam percepatan pembangunan gerai koperasi bagi seluruh unit KDMP di wilayah Kabupaten Bandung.
“Sesuai instruksi Pak Presiden dan Menteri Koperasi, saya minta tahun 2026 ini seluruh koperasi KDMP harus memiliki gerai atau kantor sendiri yang layak. Bagi yang masih susah tanahnya, segera carikan solusinya karena pembangunannya akan dilakukan oleh pusat,” kata Bupati.
“Selain itu saya minta program dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan harus terus berjalan karena itu janji politik saya. Tolong lebih luas lagi penerima manfaatnya agar perekonomian ini tumbuh,” tambahnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin, menyampaikan bahwa jajarannya siap menjalankan instruksi Bupati Bandung tersebut. Menurutnya, program pembangunan gerai koperasi ini akan menjadi prioritasnya di tahun 2026 ini.
“Kami siap menjalankan instruksi Bupati tentang percepatan pembangunan gerai fisik Koperasi KDMP dan perluasan program dana bergulir tanpa bunga tanpa jaminan yang menjadi program unggulan Bupati Bandung,” jelas Dindin. (**)
