Banjir, Sampah, PHK dan Lampu Gelap Menjadi Prioritas 100 Hari Kerja Farhan dan Erwin Pimpin Kota Bandung

TERASJABAR.ID - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan wakilnya H. Erwin, selama memimpin Kota Bandung 100 hari kerja memprioritaskan masalah Kota Bandung yaitu banjir, sampah, PHK dan lampu gelap.

Farhan-Erwin dilantik 20 Februari 2025 dan ini yang telah dilakukan selama memimpin Kota Bandung.

Terkait masalah sampah Farhan menilai sebagai tantangan utama yang harus segera diselesaikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bandung.

"Sampah masih menjadi permasalahan serius yang belum teratasi dengan baik, perlu ada solusi yang cepat dan berkelanjutan," ujar Farhan.

Menurut Farhan, penanganan sampah butuh bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik.

Pemkot Bandung tengah membangun fasilitas pengolahan sampah organik di wilayah Gedebage tapi tidak ada insinerator dalam fasilitas tersebut.

“Di Gedebage tidak ada yang namanya insinerator. 100 persen penanganan sampah organik,” ujar Farhan.

Selain itu, Pemkot Bandung juga tengah merintis pengoperasian 15 titik insenerator, meski baru tiga yang beroperasi.

Tiga titik yang sudah aktif adalah dua di Ciwastra dan satu di Bandung Kulon. Sisanya masih dalam tahap konstruksi dan perhitungan dampak lingkungan.

Untuk mendukung pengurangan sampah dari sumbernya, Pemkot Bandung akan meluncurkan strategi baru program Kang Pisman dan Buruan Sae pada akhir Mei.

Sementara terkait masalah banjir menurut Farhan, tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh limpasan air dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

"Koordinasi dengan pemerintah daerah sekitar menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan banjir," ujar Farhan.

Sedangkan masalah penerangan jalan umum (PJU) dalam 100 hari kerja Farhan Erwin berupaya memperbaiki lampu-lampu yang rusak.

Farhan mengatakan saat ini PJU sebagian besar yang rusak di sepanjang Jalan Soekarno Hatta.

Pemerintah Kota Bandung telah mengajukan izin kepada pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan sejumlah fasilitas infrastruktur di ruas jalan nasional.

"Jalan Soekarno-Hatta, mulai dari Cibeureum hingga Cibiru, merupakan jalan nasional yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Seluruh aspek jalan, termasuk tiang lampu, lampu lalu lintas, hingga pepohonan, tidak dapat diperbaiki oleh Pemkot tanpa izin langsung dari kementerian terkait," ujar Farhan.

Pemkot Bandung tidak bisa sembarangan menggunakan APBD untuk infrastruktur jalan nasional, meskipun kerusakan atau gangguan tersebut terjadi di wilayah Kota Bandung.

Ia berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan izin, mengingat kondisi jalan dan penerangan yang buruk bisa berpotensi membahayakan pengguna jalan dan menimbulkan tindak kejahatan.

Permohonan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Bandung untuk memperbaiki tata kelola infrastruktur kota, walau terhalang oleh batas kewenangan administratif.

Sememtara terkait pengangguran, Farhan menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Bandung sejak awal 2025.

"Pemkot Bandung tengah menyiapkan langkah tanggap untuk membantu korban PHK, terutama pekerja harian. Dari Februari sampai April, terutama selama bulan puasa, banyak hotel yang melakukan efisiensi dan tidak memperpanjang kontrak pekerja harian,” ungkap Farhan.

Ia memperkirakan ada tambahan 2.000-3.000 orang yang terdampak kebijakan efisiensi, khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan.

Sebagai langkah awal, Farhan akan menggelar rapat khusus bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk membahas skema program padat karya yang bisa langsung menyerap tenaga kerja terdampak.

Menurut Farhan, program padat karya merupakan solusi jangka pendek yang dapat memberi harapan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.

Selain itu, Pemkot juga akan memetakan industri-industri lain yang terdampak agar penanganannya lebih merata dan terukur. Ia memastikan, Pemkot Bandung tidak akan tinggal diam menghadapi kondisi ini.

“Kami akan cari formula terbaik agar warga tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga dunia usaha. Ia berharap ada kolaborasi antara Pemkot Bandung dan pelaku industri untuk menciptakan solusi bersama.