TERASJABAR.ID – Isu keterlambatan pembayaran honor pendamping kelurahan di sejumlah wilayah Kota Tasikmalaya menjadi sorotan. Para pendamping yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat kelurahan mengeluhkan belum menerima haknya selama dua bulan berturut turut.
Keluhan itu akhirnya sampai ke telinga Wakil Walikota Tasikmalaya Rd Diky Candranegara. Saat dikonfirmasi awak media, Rd Diky tidak bisa menyembunyikan keprihatinannya.
Diky ungkapkan Yaa Alloh, jika memang benar para pendamping kelurahan belum dibayar selama dua bulan, ini harus segera diselesaikan, ” ungkap Diky, Minggu (14/6/2026).
“Yah mereka bekerja langsung melayani masyarakat, mendampingi warga mengurus administrasi, program bantuan sosial, hingga pendataan. Jika honornya tertahan, tentu akan mengganggu semangat kerja, ujar Diky.
Menurut dia, Pendamping kelurahan memiliki peran vital dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah kota dan warga. Mereka membantu kelurahan menjalankan program prioritas, memastikan data kependudukan akurat, serta mengawal penyaluran bantuan bagi keluarga kurang mampu.
Kata dia, Keterlambatan pembayaran honor selama dua bulan tentu memberi dampak langsung pada kebutuhan sehari hari para pendamping, “ucap dia.
Beberapa pendamping di wilayah Kecamatan Tamansari, Kawalu, dan Cihideung mengaku sudah menanyakan ke pihak kelurahan namun belum mendapat kepastian pencairan. Mereka berharap pemerintah kota segera melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan dan dinas terkait agar hak mereka segera ditunaikan.
Rd Diky Candranegara menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan membiarkan para tenaga bantu kelurahan bekerja tanpa kepastian. Saya akan segera cek ke bagian keuangan dan minta penjelasan mengapa pembayaran tertahan.
“Jika ada masalah administrasi, harus segera dirapikan. Pendamping kelurahan adalah garda depan pelayanan, jangan sampai mereka yang paling terdampak,” tegas Diky
Wakil Walikota juga meminta para pendamping tetap semangat menjalankan tugas meski ada kendala pencairan. Ia memastikan akan mengawal langsung proses pembayaran agar tidak berlarut larut.
Semoga dalam waktu dekat ini bisa cair. Jangan sampai niat baik membantu masyarakat malah jadi beban bagi para pendamping, ucapnya.
Ia menambahkan dengan keterlambatan pembayaran honor tenaga bantu bukan kali pertama terjadi di sejumlah daerah. Faktor administrasi, validasi data, hingga proses verifikasi anggaran kerap menjadi penyebab. Namun Rd Diky meminta agar birokrasi tidak menghambat hak pekerja lapangan.
Para pendamping kelurahan berharap ada kepastian waktu pencairan dalam waktu dekat. Mereka siap terus bekerja melayani warga, namun juga butuh kepastian agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga, “papar Diky Candranegara(KRIS)
