TERASJABAR.ID – Pemerintah Kota Bandung didorong untuk bergerak lebih cepat dan responsif dalam menangani berbagai persoalan masyarakat di era digital saat ini.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, menegaskan bahwa masyarakat kini semakin kritis dan mampu menilai kinerja pemerintah secara langsung melalui perkembangan internet dan media sosial.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk tidak lagi bekerja secara lambat dan sektoral. Setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Warga Kota Bandung saat ini sudah melek digital. Mereka bisa melihat dan menilai sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Karena itu, setiap persoalan harus direspons dengan cepat,” ujar Susanto.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2027, sekaligus evaluasi perencanaan pembangunan tahun 2025.
Susanto juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai, kompleksitas persoalan di Kota Bandung saat ini tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu atau dua OPD saja.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah masalah sampah yang dinilai kian mengkhawatirkan. Potensi penumpukan sampah di berbagai wilayah harus segera diantisipasi dengan langkah nyata dan terukur.
“Solusi untuk sampah itu banyak. Tinggal bagaimana political will kita untuk benar-benar menanganinya. Harus dimulai dari hal paling kecil, seperti di tingkat RW hingga rumah tangga,” tegasnya.
Di sisi lain, Susanto juga menyoroti efektivitas program pelatihan yang selama ini digelar oleh OPD.
“Pelatihan saja tidak cukup untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semestinya program pelatihan diintegrasikan dengan jejaring bisnis yang sudah mapan, seperti kemitraan dengan sistem waralaba (franchise) agar peserta pelatihan memiliki akses pasar dan peluang usaha yang lebih jelas%” ujarnya.
Susanto menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni investasi, belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, serta selisih ekspor dan impor.
Dalam konteks tersebut, belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai stimulus ekonomi yang dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect), terutama dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di KotaBandung.
“Spending government ini penting karena bisa mendorong efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana program yang dirancang benar-benar mampu menjawab persoalan yang ada,” ujar politisi PKS.
Susanto berharap, seluruh perencanaan pembangunan ke depan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.
