Status Lahan Garapan di Sumedang Menghangat, Sebagian akan "Dikuasai" Polda Jabar?

TERASJABAR.ID - Terkait lahan garapan di Desa Sindangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang saat ini, status lahannya kembali dipersoalkan oleh dua belah pihak.

Koordinator Penggarap Eks Perkebunan Jatinangor, Maman Suparman mengatakan, lahan tersebut oleh sejumlah warga sudah lama diurus bahkan sejak masa penjajahan Hindia Belanda, dari para leluhur mereka regenerasi secara turun-temurun.

"Sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, leluhur orang tua kita sudah menggarap lahan di sini, diteruskan turun-temurun," kata Maman, Selasa (10/6/2025).

Saat ini, menurut dia, tanah yang sudah digarap oleh kelompok ada 200 kavling, bahkan selama 13 tahun ini mereka sudah rutin membayarkan pajak.

Demikian juga diungkapkan Perwakilan Kelompok Penggarap di Blok 10, Undang. Menurut Undang, dengan lahan yang sudah lama dikelola bahkan kini sedang proses legalitas yang jelas, tidak bisa sembarangan diklaim tiba-tiba oleh pihak lain.

"Sekarang ada pihak yang mau mengklaim kepemilikan, dengan dalih dapat hibah dari Provinsi (Jawa Barat). Untuk lahan itu kita sudah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) selama 13 tahun," tuturnya.

Dikatakan Undang, terkait kepemilikan yang jelas, para penggarap lahan sudah mengupayakan agar mereka memegang legalitas yang kuat. "Saat ini dalam proses REDIS dan sudah sampai ke tingkat Presiden untuk diselesaikan," terangnya.

Diketahui, proses redistribusi tanah (REDIS) memiliki tahapan yang sistematis, mulai dari persiapan dan perencanaan, inventarisasi, penyuluhan, pengukuran, penetapan objek dan subjek, hingga pembagian sertifikat.

Tahapan ini memastikan program berjalan transparan dan adil, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi lahan.

Undang mengatakan, tanah garapan yang telah lama diurus secara turun-temurun, bahkan sedang proses REDIS untuk legalitas mereka, saat ini pihak Dirlantas Polda Jabar tengah berupaya mencoba menguasai sebidang tanah tersebut.

"Rencananya untuk penggunaan bangunan, luas lahannya 2 hektare. Mereka berpegang pada (mengklaim) dapat hibah Gubernur pada 2023 (di masa kepemimpinan Ridwan Kamil)," jelasnya.

Undang menyampaikan, upaya menguasai lahan seluas 2 hektare dari total 16 hektare yang dilakukan pihak Dirlantas Polda Jabar itu, dinilai terlalu terburu-buru tanpa ada pemberitahuan dan sosialisasi sebelumnya.

Sebagai informasi, pihak Dirlantas Polda Jabar telah berdiskusi dengan para penggarap, sekaligus mengukur lahan 2 hektare yang diklaim hibah dari Pemprov Jabar tersebut pada 5 Juni 2025.

"Mereka tiba-tiba mau pengukuran, padahal sosialisasi belum pernah, menentukan titik mana yang dihibahkan oleh Provinsi Jabar juga gak ada batas bidang yang mana," bebernya.

Kendati demikian, Undang meminta agar kejelasan titik batasan lahan yang akan dikuasai harus jelas. Menurutnya, hibah tidak serta-merta bebas mengklaim sebab perlu ada ketentuan yang detil.

"Mereka klaimnya dari lahan seluas 16 hektare itu bebas mau titik mana saja selama patok batasnya 2 hektare yang akan digunakan, menurut saya gak bisa begitu. Apalagi ini hibah, harusnya detil dan jelas," imbuhnya.

"Tadi sudah berdiskusi dengan pihak Dirlantas Polda Jabar, kita tidak masalah kalau mau klaim lahan yang bukan blok kami. Kalau soal akses, yang 2 hektare dengan patok 75 kavling, jika lewat belakang aksesnya kita gak akan terganggu," tutup Undang.

Sementara penerima kuasa dari para Penggarap, Uu Abdurahman, membenarkan bahwa proses redistribusi sudah berjalan selama tiga tahun terakhir.

"Kami sudah ajukan redis sejak tiga tahun lalu. Prosesnya masih berjalan dan sekarang sudah sampai ke Presiden. Jadi ini bukan lahan yang tak bertuan, sedang dalam proses legalitas," tegasnya.

Disampaikan Abdurahman, redistribusi tanah merupakan program strategis pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas lahan yang selama ini digarap rakyat.

"Dengan tahapan yang meliputi pengukuran, penyuluhan, penetapan subjek-objek, hingga penerbitan sertifikat. Tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan dan keadilan agraria," ucapnya.

Namun harapan tersebut terusik oleh klaim sepihak. Pihak Dirlantas Polda Jawa Barat secara mendadak menyatakan lahan seluas dua hektare akan dipakai untuk pembangunan, berbekal hibah dari Pemprov Jabar pada 2023 semasa Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Sedangkan Kades Sindangsari, Erik Fauzi menyebutkan, terkait lahan yang dipersoalkan, dirinya tidak mengetahui secara detil sejarahnya, pihak manakah yang memang kuat terhadap legalitasnya.

"Sepengetahuan hanya sebatas hibah dari Provinsi di masa pimpinan Ridwan Kamil, dengan luas lahan 2 hektare," ujarnya.

"Keseluruhan 16 hektare, dalam klaim hibahnya, (Dirlantas Polda Jabar) dikasih 2 hektare tuh bebas pilih asal sesuai luasnya itu 2 hektare. Saya sebatas itu saja mengetahuinya," pungkas Erik.***