Mensos juga mengungkapkan fakta masih tingginya kesalahan penyaluran bansos. Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah penting untuk memperbaiki persoalan tersebut secara bertahap.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia menjelaskan digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi alat bantu untuk mempercepat pemutakhiran DTSEN agar lebih akurat dan tepat sasaran.
“Esensinya adalah digitalisasi ini sebagai alat bantu untuk memuluskan dan memutahirkan dengan lebih cepat dan akurat,” katanya.
BPS, lanjutnya, tengah menyiapkan penyempurnaan pengukuran inclusion error dan exclusion error melalui hasil Sensus Ekonomi 2026. Dari sensus tersebut, BPS akan menghitung desil masyarakat secara lebih akurat dan membandingkannya dengan realisasi penyaluran bansos Kemensos.
Selain itu, BPS juga akan memperkuat model pemeringkatan berbasis variabel hasil Sensus Ekonomi 2026 melalui penyempurnaan variabel dan pemanfaatan big data. Teknologi geotagging, citra satelit, hingga foto kondisi rumah akan digunakan untuk pengolahan model Proxy Means Test (PMT).
“Kami akan memanfaatkan big data, dengan meng-overlay geotagging dengan citra satelit, plus foto kondisi rumah (dengan) metode scoring masuk ke dalam model PMT,” jelas Amalia.
BPS juga berencana menyempurnakan metode sampling Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan menggunakan DTSEN yang telah dimutakhirkan sebagai basis sampling frame.
“Sehingga Susenas yang baru ke depan itu juga basis dari sampling frame-nya dari DTSEN yang sudah termutahirkan secara menyeluruh,” jelas Amalia.
Dalam kesempatan yang sama Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Prof. Arief Anshory Yusuf menekankan pentingnya transparansi dan pendekatan ilmiah dalam penyempurnaan model PMT.
“Kalau kita ingin mengurangi uncertainty information, ada dua cara. Pertama memastikan model PMT terakurat dan tersederhana. Caranya bagaimana? Kita harus segera bentuk tim atau panel ahli pemodelan PMT yang mewakili kepakaran nasional supaya diselesaikan secara lebih scientific. Ada keterbukaan, transparency dan peer review process,” kata Prof Arief.
Ia menambahkan kualitas data yang mutakhir menjadi faktor penting dalam memperbaiki akurasi bansos. Menurutnya, pembaruan data secara mandiri melalui mekanisme self-registration seperti digitalisasi bansos yang diuji coba di Banyuwangi perlu terus diperluas.
“Pastikan datanya paling mutakhir. Caranya bagaimana? melalui self-registration (seperti) yang dipilotkan di Banyuwangi dan 42 (daerah lainnya),” ujarnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Plt. Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Budi Santoso, Tenaga Ahli Mensos Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto.***
Sumber: Kemensos
