Ramai di Media Sosial, Sekda Bogor Klarifikasi Pengadaan Mobil Dinas Suzuki Jimny

TERASJABAR.ID - Pengadaan mobil dinas (Mobdin) Suzuki Jimny oleh Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi sorotan warganet di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, memberikan klarifikasi resmi sebagaimana dikutip Rabu 7 Mei 2025.

Ajat menegaskan bahwa kendaraan dinas tersebut bukan bagian dari pengadaan baru tahun 2025, melainkan hasil pengadaan tahun anggaran 2023 yang sebelumnya telah dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

https://terasjabar.id/perawat-muda-asal-tasikmalaya-tewas-tertabrak-truk-di-cimanggung-sopir-kabur-usai-kejadian/

"Kendaraan Jimny merupakan bagian dari pengadaan tahun 2023 untuk PUPR, bukan pengadaan baru tahun 2025," ujar Ajat kepada wartawan.

Lebih lanjut, Ajat menjelaskan bahwa mobil tersebut ditarik dari PUPR sebagai bagian dari langkah efisiensi operasional di lingkup pemerintah daerah.

Kendaraan kemudian dialihkan untuk mendukung operasional empat SKPD, yaitu DPKPP, Satpol PP, Dispora, dan Dishub.

Langkah ini merupakan bagian dari penataan dan optimalisasi aset kendaraan milik Pemkab Bogor, termasuk dalam rangka mendukung program Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami ingin memastikan kendaraan digunakan secara efektif, termasuk melalui apel kendaraan, penataan penempatan, dan penyesuaian status pemanfaatan sesuai SK Bupati," ungkap Ajat.

Tak hanya itu, Ajat menyampaikan bahwa Pemkab Bogor tetap berkomitmen menjalankan efisiensi anggaran secara menyeluruh di tahun 2025. Tercatat, total efisiensi mencapai Rp717 miliar, yang dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor publik dan infrastruktur.

https://terasjabar.id/penemuan-kerangka-manusia-di-bangunan-kosong-gegerkan-warga-cianjur-inilah-yang-dilakukan-polisi/

Rincian efisiensi anggaran 2025:

-Rp392 miliar untuk perbaikan jalan, termasuk ruas Bojonggede–Kemang serta wilayah timur, barat, dan selatan Kabupaten Bogor;

-Rp44 miliar untuk sektor perumahan dan kawasan permukiman;

-Rp62 miliar untuk peningkatan mutu pendidikan;

-Rp29 miliar untuk urusan kesehatan;

-Rp190 miliar untuk sektor lainnya seperti lingkungan hidup dan pelaksanaan Inpres No. 2 hingga 9.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan komitmennya dalam mengutamakan pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.***