KARYAWAN ADALAH ASET
Sebenarnya salah satu keuntungan perusahaan pers tempo doeloe yang didirikan wartawan adalah mereka betul-betul menjadikan karyawan sebagai asset utama. Masuk akal, dalam bisnis informasi maka ujung tombak adalah wartawan. Seperti dokter dan perawat di rumah sakit, atau reserse dan lalu lintas di lembaga kepolisian. Oleh karena itu pendapatan mereka juga dibedakan dengan bagian lain. (Meski belakangan di perusahaan media, petugas marketing dan periklanan yang mendapat kompensasi lebik baik)
Wartawan dididik, dilatih, diupgrade kompetensinya, dipaksa bekerja keras, disuruh menjalin jejaring dengan sumber berita kredibel, agar selalu unggul dalam penyajian berita. Dari sinilah lahir spesialis, yang kadang tulisannya menjadi ikon di medianya dan membuat media itu disukai pembaca atau pemirsanya karena karyanya. Boss wartawan memahami kerja keras ini, dan akan dengan lantang menyatakan, wartawan adalah asset terpenting yang dijaga, dipertahankan, agar loyal, dengan kompensasi tertentu.
Pimpinan media yang eks wartawan juga memelihara perusahaan media dengan rasa cinta akan tugas media sebagai gate keeper, pengontrol kekuasaan, penyerap aspirasi rakyat, yang dibuktikan dengan liputan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakar bawah. Fokus utama media adalah mereka yang terpinggirkan, menyuarakan keresahan warga, seperti fasilitas umum, infrastruktur jalan, transportasi, harga bahan pokok, dst. Sebab jatidiri mereka adalah wartawan dan hanya kebetulan menjadi pimpinan media.
Ketika pengusaha, politisi, pensiunan pejabat menjadikan pers sebagai ladang bisnis (dengan mengambil alih atau mendirikan Perusahaan media), maka terjadi perubahan tata kelola dan fokus pemberitaan. Media lebih dikelola sebagai bisnis untung rugi, artinya harus untung dan tidak boleh rugi, apapun caranya. Wartawan lalu banyak dijadikan semacam petugas humas, dengan berita yang dikemas untuk memuaskan sejumlah pihak, lembaga atau erusahaan, dan memberikan pendapatan bagi Perusahaan.
Kemudian juga, perusahaan hanya menjadi satu dari jaringan bisnis yang tidak hanya terkait dengan bisnis informasi, komunikasi, tetapi juga perbankan, perusahaan tambang, perumahan, rumah sakit, dll. Perusahaan pers tidak lagi menjadikan etika sebagai filosofi dan landasan operasional, yang dulu digaung-gaungkan. Perusahaan is business as usual. Kalaupun ada conflict of interest dalam kelompok usaha, no problem. Malah perusahaan pers dijadikan sebagai pembela kepentingan, menjadi backing bisnis kelompok usaha, sekaligus mungkin untuk menakut-nakuti aparat penegak hukum.
Ironis tapi itulah yang terjadi. Alasannya, agar bertahan hidup. Apakah masih ada perusahaan media yang tetap menjalankan bisnis sesuai filosofi masa lalu. Yang menjadikan wartawan sebagai asset utama, yang bersikukuh bahwa mereka adalah kontrol kekuasaan yang cenderung korup? Kita tanyalah pada rumput yang bergoyang.
