Target Molor, Biaya Proyek Kereta Cepat-LRT Jabodebek Membengkak!
Terasjabar.id - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek menghadapi masalah yang sama. Kedua proyek tersebut mengalami pembengkakan biaya alias cost overrun.
Dalam paparan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo disebutkan, akibat keterlambatan pembebasan lahan, perencanaan yang terlalu optimis dan kurang kuatnya manajemen proyek menyebabkan adanya potensi cost overrun pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Estimasi cost overrun proyek ini sebesar US$ 1,4 miliar hingga US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 20,16 triliun hingga Rp 27,36 triliun (asumsi kurs Rp 14.400).
LIHAT JUGA:
View this post on Instagram
Pemenuhan biaya cost overrun akan dinegosiasikan dengan pihak China. Sebanyak 75% dari cost overrun diasumsikan disetujui oleh pemegang saham (PSBI dan Beijing Yawan) dan CDB untuk dikaver oleh debt CDB. Cost overrun ini diusulan untuk dipenuhi melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 4,1 triliun pada PT KAI (Persero).
"Saat ini sedang melakukan diskusi dengan cost overrun saya rasa bukan tahun ini, untuk tahun depan," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI, Kamis (8/7/2021).
Terkait LRT Jabodebek, pria yang akrab disapa Tiko mengatakan, progres proyek ini sekitar 71%. Dia bilang, ada keterlambatan dari sisi pembangunan depo.
Keterlambatan ini imbas dari keterlambatan pembebasan lahan depo yang menyebabkan pembengkakan biaya mencapai Rp 2,7 triliun.
TONTON JUGA:
"Untuk Jabodebek sebagaimana kita ketahui progresnya sebenarnya sudah mencapai 85%, memang ada bagian depo yang membuat agak lambat, sehingga secara average 71%. Namun sebenarnya delivery daripada kereta, maupun pembangunan lintasan kereta dari Cibubur, maupun dari Bekasi mencapai landmark Sudirman itu sudah 90% selesai," katanya.
"Beberapa stasiun sudah kita selesaikan, dan yang memang agak lama adalah depo di Bekasi karena waktu itu pembebasan tanahnya terlambat. Nah ini menimbulkan adanya peningkatan biaya proyek sebesar Rp 2,7 triliun yang saat ini juga telah diaudit BPKP," sambungnya.
BACA JUGA: Israel Kembali Hancurkan Desa Palestina di Tepi Barat
Dia melanjutkan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur LRT dijelaskan jika ada keterlambatan karena pembebasan lahan maka menjadi tanggung jawab pemerintah melalui penambahan modal kepada KAI.
"Nah ini kita sudah ajukan juga, dan rasanya juga sudah disepakati oleh Kemenkeu untuk penambahan Rp 2,7 triliun dalam rangka pemenuhan ekuitas dari LRT. Dan dua-duanya tadi KCIC dan LRT sedang kita lakukan pengajuan tambahan 2021 maupun untuk 2022," ujarnya.
(sumber:detik.com)