DPR Minta KLHK Pastikan 'Jurassic Park' Tak Rusak Konservasi
Terasjabar.id --
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memastikan bahwa proyek pembangunaan 'Jurassic park' di Resort Loh Buaya, Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT) tak merusak konservasi.
Ia meminta pihak kementerian memperjelas langkah perlindungan untuk kawasan konservasi tersebut.
"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus bertanggung jawab menjelaskan dan memastikan sejauh mana pembangunan "Jurassic Park" tidak merusak konservasi yang melindungi dan menjaga habibat hewan Indonesia yang dilindungi," tutur Daniel melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/10).
Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi IV DPR yang salah satunya membidangi kehutanan dan lingkungan tersebut mengingatkan pemerintah untuk tak hanya memperhatikan aspek ekonomi lewat mega-proyek pemugaran kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) tersebut.
Sebab menurut dia, tujuan pemugaran kawasan juga harus mempertimbangkan aspek ekologis agar tidak merusak ekosistem sehingga bisa melindungi dan menjaga habitat komodo--sebagai hewan purba.
"Aspek ekologis dari pembangunan proyek strategis nasional tersebut sudah sesuai aturan apa belum. Jangan sampai, pembangunan hanya melihat dari sisi ekonomi sekedar mendatangkan wisatawan," kata politikus PKB tersebut.
Daniel menyampaikan, Komisi IV DPR meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu dalam proyek pemugaran tersebut, pemerintah diminta memastikan aspek lingkungan, sosial, psikologi masyarakat, dan ekonomi bisa berjalan secara komprehensif.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem KLHK Wiratno menyatakan bakal mengawasi jalannya proyek pembangunan 'Jurassic Park' di daerah konservasi komodo di Pulau Rinca, NTT. KLHK ingin memastikan, tidak ada komodo yang menjadi korban.
"Nggak boleh ada satu ekor pun komodo yang mati. Oleh karena itu saya memastikan lagi. Kamis saya ke Pulau Rinca, memastikan protokol yang lebih ketat lagi. Terutama pada pekerja," ungkap Wiratno kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/10).
Ia menegaskan setiap hari setidaknya ada 10 ranger yang berjaga untuk memastikan pembangunan tidak membahayakan komodo. Begitu juga dengan masyarakat sekitar yang diklaim turut mengawasi pembangunan.
Sementara Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOPLBF) menyatakan pemugaran kawasan TNK bertujuan meningkatkan fasilitas pariwisata di habitat kadal raksasa tersebut.
"Pembangunannya itu peningkatan fasilitas pariwisata. Yang melakukan dari Kemen PUPR di lokasi KLHK, sejalan dengan quality tourism Kemenparekraf. Jadi BOPLBF mengawal," Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/10).
Shana mengklaim pemerintah tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam proses pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo tersebut.
Selain itu, klaim Shana, pihaknya selalu terbuka berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan masyarakat lokal terkait rencana pengembangan pariwisata di tempat tinggal hewan endemik tersebut.
"Justru sekarang memungkinkan untuk pelibatan masyarakat dalam kawasan lebih aktif sebagai subjek dari konservasi dan pariwisata," ujar dia.
(NMA/NMA/CNN)