Jepang Mulai Melonggarkan Pembatasan Masuk Bagi Warga Asing Mulai Hari ini 1 Oktober
Terasjabar.id - Jepang mulai melonggarkan pembatasan masuk bagi warga asing, Kamis (1/10/2020). Warga dari banyak negara diperbolehkan masuk meskipun belum semua kategori pelancong yang mendapat izin. Selain itu Jepang menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi warga asing.
Jepang saat ini belum memberi Izin masuk bagi turis, melainkan mereka yang berencana tinggal untuk 3 bulan lebih, seperti tenaga medis profesional, guru, serta profesi lainnya.
Namun pengusaha yang melakukan perjalanan bisnis ke Jepang dalam waktu di bawah 3 bulan masih diizinkan masuk.
Para pelancong itu harus memenuhi syarat kesehatan, yakni dinyatakan negatif Covid-19 sebelum tiba di Jepang. Selanjutnya, perusahaan atau organisasi yang menjadi sponsor harus memastikan bahwa staf mereka menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Selama menjalani karantina, mereka tidak diperbolehkan menggunakan transportasi umum.
FOLLOW JUGA :
Pemerintah Jepang mempertimbangkan memberi izin bagi 1.000 warga asing memasuki negaranya setiap hari. Jumlah itu akan terus ditingkatkan hingga mencapai angka maksimum pada bulan-bulan berikutnya.
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan perjalanan internasional harus dilanjutkan kembali untuk merevitalisasi ekonomi.
Hal senada disampaikan Menteri Revitalisasi Ekonomi Yasutoshi Nishimura yang menilai perlunya pelonggaran, namun dengan melihat kasus demi kasus nagara bersangkutan.
"Kami akan mulai melonggarkan larangan masuk dengan melihat situasi penularan virus di setiap negara serta mempertimbangkan tingkat urgensi perjalanan," kata Nishimura, dikutip dari Xinhua.
Jepang melarang masuk warga dari 159 negara dan wilayah sejak pandemi Covid-19 berlangsung, namun secara bertahap sudah dilonggarkan.
Warga asing pemegang visa jangka panjang sudah diizinkan masuk terlebih dulu.
Negara di Asia itu seperti Vietnam, Thailand, serta tujuh negara lain juga setuju untuk memberikan izin masuk kepada warga Jepang. Pemerintah Jepang juga sudah membuat persetujuan serupa dengan Singapura dan Brunei Darussalam.
Disadur dari iNews.id