Ahok Ketemu Erick Thohir usai Kritik Agar Kementerian BUMN Dibubarkan Saja
Terasjabar.id - Pascamemberikan kritik terbuka kepada jajaran direksi Pertamina, Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Pertemuan dengan Erick Thohir itu diunggah Ahok di akun Instagramnya, @basukibtp, Kamis (17/9/2020). ( Ahok kritik Kementerian BUMN dibubarkan saja )
Dari foto yang diunggah, Ahok mengenakan batik motif warna hitam cokelat, sementara Erick Thohir mengenakan batik motif warna merah marun.
Lewat keterangan foto, Ahok mengatakan dalam pertemuan itu, ia menyampaikan kirik dan saran kepada Erick Thohir.
Kata Ahok, Erick menerima saran dan kritik tersebut dengan baik.
"Tadi habis bertemu dengan Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick," tulisnya.
Selain menerima kritik dan saran dari Ahok, Erick Thohir juga memberikan pesan untuk Ahok.
Menurut Ahok, Erick berpesan agar ia menjaga solidtitas tim kerja dan melakukan transformasi BUMN.
"Dan saya juga akan menjaga pesan Pak Erick, untuk menjaga soliditas teamwork dan terus melakukan Transformasi BUMN," tulis Ahok.
Ahok Kritik Pertamina
Sebelumnya, Ahok melancarkan kritik terbuka terhadap Pertamina dan Kementerian BUMN.
Dikutip dari akun YouTube POIN, Ahok awalnya menyebutkan tugasnya di Pertamina adalah sebagai seorang eksekutor.
"Saya ini seorang eksekutor, bukan pengawas sebetulnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya ibarat neraka lewat, surga belum masuk," katan Ahok.
Lebih lanjut, Ahok menyarankan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja.
Hal tersebut, kata dia, dikarenakan banyak tata kelola perusahaan negara tidak efisien.
Ahok atau BTP secara gamblang menyatakan jika tata kelola buruk ini dirasakannya langsung setelah ia ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
"Kalo lihat Kementerian BUMN itu dibubarkan seharusnya," ujar Ahok.
"Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," lanjutnya.
Ahok melanjutkan jika di Pertamina sendiri, sangat kental dengan lobi-lobi kepada menteri.
Bahkan, kata Ahok, sebagian besar komisaris di BUMN adalah titipan dari kementerian-kementerian.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga," kata Ahok.
"Jadi direksi-direksi semuanya main lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kemeterian," ungkapnya.
Dengan kejadian tersebut, Ahok berencana untuk memotong jalur birokrasi mereka dan mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.
"Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina dulu naik pangkat mesti pakai Pertamina Reference Level (PRL)," kata Ahok menjelaskan.
"Jadi orang mesti kerja sampai Senior Vice President (SVP) itu bisa 20-an tahun ke atas. Saya potong. Semua mesti lelang terbuka," tegasnya.
Selain permasalahan jabatan, Ahok juga membongkar soal gaji di Pertamina.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, persoalan gaji di Pertamina tidak masuk akal.
Dari penuturannya, banyak orang yang masih mendapatkan gaji besar meskipun orang tersebut telah dicopot dari jabatannya.
"Orang dicopot, misalnya dari jabatan direktur utama anak perusahaan, gajinya Rp 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya karena dia orang lama," kata Ahok.
"Seharusnya gaji mengikuti jabatan Anda. Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin, orang kerja sekian tahun gaji pokok Rp 75 juta, dicopot enggak kerja pun dibayar segitu," jelasnya.
"Gila aja ini, saya rasa itu bisa dituntut. Nah itu yang lagi kita ubah sistemnya," kata Ahok.
Tanggapan Pertamina
Menanggapi kritik Ahok, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman buka suara.
"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," jelas Fajriah lewat pesan singkatnya, Rabu (16/9/2020) sebagaimana diberitakan Kompas.com.
Ia berujar, kritik yang disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif.
"Upaya direksi Pertamina untuk menjalankan perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan groupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK," terang dia.
Fajriah memastikan, hubungan antara direksi dan komisaris Pertamina masih terjaga dengan baik.
Manajemen dan komisaris senantiasa bekerja sama untuk terus melakukan perbaikan perusahaan dan mendukung program-program pemerintah.
"Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," ungkap Fajriah.
(Tribunnews.com/Daryono/Whiesa) (Kompas.com/Muhammad Idris)