Kebijakan Lockdown dan Kemerosotan Ekonomi Inggris Akibat Pandemi Virus Corona, Catat 300.000 PHK Terencana dalam 2 Bulan
Terasjabar.id - Kebijakan lockdown dan kemerosotan ekonomi Inggris akibat pandemi Covid-19 memaksa berbagai sektor bisnis menutup toko, restoran dan perjalanan. Hal tersebut membuat banyak perusahaan memangkas karyawan sehingga gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tak terhindarkan.
Departemen Ketenagakerjaan Inggris mencatat, terdapat lebih dari 300.000 PHK yang telah direncanakan ribuan perusahaan atau pelaku usaha selama bulan Juni dan Juli 2020. Secara perinci, sebanyak 1.784 perusahaan membuat rencana PHK kepada 150.000 pekerja pada Juli, meningkat tujuh kali lipat dibandingkan Juli 2019. Sedangkan pada bulan Juni, terdapat 1.888 pengusaha mengajukan rencana untuk 156.000 PHK, meningkat enam kali lipat dari tahun sebelumnya.
Kendati demikian, pemerintah menekankan bahwa melalui berbagai kebijakan pihaknya telah melindungi sebanyak 9,6 juta tenaga kerja. Salah satunya melalui skema retensi pekerjaan, serta memberikan stimulus ekonomi dalam jumlah besar berupa pinjaman dan hibah kepada ribuan bisnis.
"Kami terus mendukung mata pencaharian dan pendapatan melalui skema bantuan tenaga kerja dari kami. Hal itu untuk memastikan bahwa tidak ada yang tersisa tanpa harapan dan peluang. Ini termasuk bonus retensi 1.000 pound sterling untuk bisnis yang dapat mempekerjakan lagi karyawan yang cuti," ujar juru bicara Departemen Ketenagakerjaan Inggris, dikutip dari BBC Selasa (8/9/2020).
Pemerintah setempat juga berusaha menciptakan lapangan kerja baru bagi kaum muda dengan skema Kickstart. Melalui pemberian insentif untuk pelatihan dan magang, serta mendukung dan melindungi pekerja di sektor pariwisata dan perhotelan melalui pemotongan PPN, juga bantuan berupa voucher restoran bagi yang ingin makan di luar rumah.
Boots, John Lewis, Marks & Spencer, Azzurri Group, dan pengecer furniture DFS termasuk di antara nama-nama perusahaan yang mengumumkan rencana PHK pada bulan Juli lalu. Sementara itu, skema bantuan cuti di mana pemerintah membayar gaji pekerja untuk sementara akan berakhir pada bulan Oktober. Hal itu memungkinkan meningkatnya jumlah PHK hingga akhir tahun.
Disadur dari iNews.id