Provinsi Sulut Menjadi Percontohan Kemitraan TPB-14 Kementerian Kelautan dan Perikanan
Terasjabar.id - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi percontohan kemitraan bupati dan wali kota untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-14 (TPB-14) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemprov Sulut mengapresiasi KKP yang telah memilih Sulut menjadi salah satu daerah percontohan.
“Kami atas nama Gubernur Olly Dondokambey mengucapkan terima kasih karena Sulut dipilih dari tiga provinsi lainnya menjadi proyek percontohan pelaksanaan acara ini," ujar Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw di Manado, Kamis (7/8/2020).
Dalam acara peluncuran kemitraan bupati/wali kota pesisir dalam rangka pencapaian TPB-14 melalui video conference itu, Wagub Steven mengatakan, bidang kelautan, pertanian dan kehutanan selama ini memang membentuk hampir 24 persen dari struktur perekonomian Provinsi Sulut. Dia meyakini proyek percontohan ini akan sukses dengan koordinasi yang lancar antarkabupaten/kota.
“Saya memberikan apresiasi kepada bupati dan wali kota yang bersedia menyampaikan tekad ikhtiar bekerja sama dalam konsep TPB-14 ini," ujarnya.
Menurut Wagub, di Sulut koordinasi vertikal maupun horizontal berjalan baik terutama dengan kepala daerah. Kerja sama ini diyakini akan didukung dan dilanjutkan di setiap daerah.
“Saya optimistis apa yang kita hasilkan hari ini bukan sebatas ikhtiar, bukan sebatas jargon, tapi akan ditindaklanjuti, diejawantahkan dalam seluruh program masing-masing kabupaten/kota maupun provinsi," tuturnya.Gubernur juga memberikan apresiasi karena kegiatan ini diikuti kabupaten/kota yang juga ikut menerima surat pernyataan untuk bekerja sama. Dia berharap pemerintah pusat terus memilih Sulut menjadi lokasi kegiatan skala besar lainnya.
TPB-14 merupakan komitmen global yang dicanangkan pada saat konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan di Rio de Janeiro pada 2012. Salah satu fokus TPB-14 ekosistem laut yang menekankan perlunya perlindungan dan pengelolaan secara berkelanjutan dari ekosistem pesisir dan laut untuk mencapai laut sehat dan produktif.
Selain itu, TPB-14 mendukung peningkatan manfaat ekonomi bagi negara-negara kepulauan yang mempraktikkan pengelolaan secara berkelanjutan, mencegah Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan overfishing, serta melarang penangkapan ikan dengan teknik yang merusak. TPB-14 juga mengutamakan penyediaan akses bagi nelayan kecil ke sumber daya laut dan pasar.
Video conference ini juga dihadiri Menteri KKP Edhy Prabowo, Sekdaprov Edwin Silangen, perwakilan Kemenko Maritim, Kemendagri, Bappenas, dan para pejabat di Pemprov Sulut.
Disadur dari iNews.id