Sebagai contoh, kota Bandung yang terbagi dalam 30 kecamatan, idealnya tiap kecamatan memiliki pengelolaan sampah sendiri.
Yang menjadi persoalan adalah model atau bentuk pengelolaan yang bagaimana yang cocok. “Saya sudah bilang ke dinas lingkungan hidup, contoh saja pengelolaan sampah di Taman Mini. Bagus pengelolaanya, ” ujar Dodi.
Kalau soal biaya pembangunan lanjut Dodi, pasti pemerintah mampu, karena membangun pengelolaan seperti di TMII paling Rp10 miliar. Jadi untuk Kota Bandung hanya butuh Rp30 miliar.
Yang lainya, kata Dodi, memfungsikan Legok Nangka untuk menampung sampah residu yang kebanyakan berasal dari masyarakat. “Saya tanya kenapa saat darurat sampah seperti sekarang, Legok Nangka tak disebut sebut akan difungsikan. Kenapa? ” tanya Dodi.
Menyinggung soal hotel dan restoran, Dodi mengatakan tidak semua anggota PHRI sanggup membangun tempat pengelolaan sendiri. “Hanya hotel besar saja yang memiliki pengelolaan mandiri, selebihnya menggunakan vendor, ” tambahnya seraya menyebutkan jumlah anggotanya sebanyak 400 hotel dan restoran. ***
