Menkop mengatakan, mengembalikan arah dan sistem ekonomi ke jalur konstitusi menjadi tugas yang memerlukan daya dukung, kebersamaan, rasa kebesaran hati untuk mewujudkan cita-cita pendiri Republik Indonesia.
Ia menyebut program ini juga menjadi pertaruhan besar bagi Kemenkop dan gerakan koperasi.
“Jika Kopdes berhasil, artinya menghasilkan profit dan memberikan manfatnya kepada anggota dan masyarakat maka Kopdes akan menjadi instrumen untuk memutar uang sampai ke desa-desa dan perputaran uang di desa akan menumbuhkan menumbuhkan ekonomi desa, dan secara agregat akan menaikkan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” tegasnya.
Keberhasilan program Kopdes Merah Putih akan membuktikan bahwa koperasi bukan hanya menjadi model sistem ekonomi yang sesuai dengan konstitusi tapi juga betul betul sebagai instrumen yang memberi kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan.
Oleh karena itu, Menkop mengatakan, Kemenkop membutuhkan peran alumni untuk membantu Kemenkop untuk mempersiapkan SDM pengawas, pengurus, pengelola sehingga menjadi koperasi yang bisa menjalankan fungsi seperti yang diharapkan Presiden.
Dia menekankan, Kopdes dirancang memiliki peran strategis, pertama menjadi penyalur dan penjual kebutuhan pokok kepada masyarakat desa, kedua menjadi off taker hasil produksi masyarakat desa, dan ketiga sebagai instrumen paling bawah yang akan membantu mengefektifkan bantuan subsidi pemerintah pusat kepada masyarakat di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.
“Ini merupakan keinginan yang harus diterjemahkan oleh Kemenkop karena cita-cita ini bersumber dari ideologi pasal 33 UUD 1945 dan Kemenkop harus menerjemahkan cita-cita ini menjadi kerja-kerja yang ideologis juga,” kata Ferry.
Menkop juga berharap Ikopin sebagai lembaga intelektual, menjadi tempat untuk mencetak kader koperasi yang handal terutama sebagai pendamping Kopdes/Kel Merah Putih yang sangat dibutuhkan.
“Dengan adanya IKA IKOPIN merupakan darah baru dan tenaga baru yang dibutuhkan Kemenkop untuk menyukseskan Kopdes yang akan mengembalikan kebanggan gerakan koperasi di Indonesia,” kata Menkop.***
