Oleh Dr. H. Ahmad Effendy Choirie, M.Ag., M.Η. (Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS)
Anggota DPR/MPR RI 1999-2013
Mahasiswa merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa selalu hadir sebagai kekuatan moral yang mengingatkan penguasa ketika kekuasaan mulai menjauh dari cita-cita rakyat. Dari gerakan 1966, 1974, hingga Reformasi 1998, mahasiswa telah menunjukkan peran strategisnya sebagai agen perubahan dan penjaga nurani bangsa.
Karena itu, sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah bukan hanya sah, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual dan kebangsaan. Demokrasi yang sehat justru membutuhkan kritik agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. Bangsa yang besar tidak lahir dari rakyat yang diam, melainkan dari warga negara yang berani menyampaikan pandangan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam konteks tersebut, berbagai kritik yang disampaikan oleh mantan Ketua BEM UGM Tiyo maupun aktivis mahasiswa lainnya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut dihormati sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Kritik adalah hak konstitusional warga negara yang harus dijaga dan dihormati.
Namun demikian, demokrasi juga membutuhkan etika. Kritik yang baik harus berpijak pada fakta, data, rasionalitas, dan proporsionalitas. Kritik tidak boleh berubah menjadi narasi yang bersifat anarkis, provokatif, atau menggunakan analogi yang melampaui realitas yang sebenarnya.
Salah satu hal yang patut menjadi perhatian adalah penggunaan analogi yang mengaitkan situasi politik Indonesia dengan kisah Raja Namrud dan Nabi Ibrahim AS, Fir’aun dan Nabi Musa AS, atau Abu Jahal dan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nama Presiden Prabowo Subianto tidak disebut secara langsung, publik tentu dapat menangkap arah dan maksud dari analogi tersebut.
Persoalannya bukan pada hak untuk mengkritik, melainkan pada ketepatan analogi yang digunakan. Dalam sejarah dan tradisi Islam, Namrud dan Fir’aun bukan sekadar penguasa yang keliru menjalankan pemerintahan. Keduanya digambarkan sebagai simbol kesombongan yang bahkan mengaku sebagai tuhan. Sementara Abu Jahal dikenal sebagai tokoh yang secara terbuka memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW dan menolak ajaran Islam.
Karena itu, menyamakan pemimpin Indonesia saat ini dengan figur-figur tersebut merupakan analogi yang terlalu jauh dan tidak proporsional. Presiden Prabowo Subianto adalah seorang Muslim. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga seorang Muslim. Sebagian besar menteri dan pejabat pemerintahan Indonesia pun beragama Islam.***
