TERASJABAR.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan Kementerian Kehutanan yang dinilainya terlalu berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mengesampingkan fungsi ekologis hutan.
Menurutnya, pendekatan tersebut turut memicu meningkatnya bencana banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.
Sonny menilai alih fungsi kawasan hutan telah melemahkan kemampuan alam dalam menyerap air serta menahan erosi.
Dampaknya semakin terasa ketika terjadi hujan ekstrem, seperti saat siklon tropis Senyar melanda, yang membuat daerah hilir rentan banjir dan longsor.
“Pengabaian terhadap fungsi ekologis demi mengejar target ekonomi dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum,” kata Sonny, seperti ditulis Parlementaria pada Selasa, 20 Januari 2026.
Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan, Sonny menegaskan bahwa pengabaian fungsi ekologis demi target ekonomi berpotensi melanggar hukum.
Ia menilai kebijakan kehutanan saat ini lebih berpihak pada kepentingan komersial, khususnya hutan produksi, dan cenderung menguntungkan pemodal besar.
Ia juga menyoroti ketimpangan peruntukan kawasan hutan, di mana hutan produksi jauh lebih luas dibandingkan hutan konservasi dan lindung.
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan semangat Undang-Undang Kehutanan dan Pasal 33 UUD 1945.
Selain itu, Sonny mengkritik alih fungsi tanaman keras menjadi tanaman semusim serta kebijakan PNBP yang agresif, yang dinilainya mengabaikan risiko lingkungan dan merugikan masyarakat lokal.
Ia mendesak Kementerian Kehutanan mengubah arah kebijakan dengan menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai subjek utama pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.-***
