TERASJABAR.ID — Bupati Bandung, Kang DS memaparkan strategi swasembada telur Kabupaten Bandung dalam audiensi bersama Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Farida Farichah di Kantor Kementerian Koperasi RI, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Kang DS menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan sektor peternakan ayam petelur berbasis pemberdayaan masyarakat.
Ia menyampaikan, Pemkab Bandung akan memulai program ketahanan pangan pada Januari mendatang dengan target pengembangan minimal satu titik peternakan di setiap desa. Dalam jangka panjang, program ini ditargetkan mampu menghadirkan 4.328 titik kandang, baik kandang individu maupun kandang per RW.
“Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan konsumsi telur masyarakat Kabupaten Bandung yang mencapai sekitar 1.000 ton per bulan atau setara 16 juta butir telur,” ujar Kang DS.
Lebih jauh, Kang DS menjelaskan bahwa peluang pengembangan sektor ini sangat besar, terutama seiring dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perputaran ekonominya di Kabupaten Bandung diperkirakan dapat mencapai Rp5,4 triliun.
“Kami melihat peluang ini sebagai momentum untuk mendorong kemandirian pangan agar tidak lagi bergantung pada pasokan luar daerah, sekaligus memberdayakan pemuda melalui Karang Taruna,” tambahnya.
Dalam skema teknis pelaksanaannya, program ini melibatkan Bank BJB, Karang Taruna, dan Kementerian Koperasi sebagai offtaker, dengan mengadopsi model keberhasilan sentra peternakan di Kabupaten Blora.
Kang DS juga menegaskan bahwa Kabupaten Bandung telah siap dari sisi ketersediaan lahan dan sumber daya manusia di 280 desa dan kelurahan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan Kementerian Koperasi dapat memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan.
Menanggapi ide tersebut, Wamen Koperasi RI, Farida Farichah menyampaikan dukungan penuh terhadap program tersebut, khususnya dalam hal penguatan infrastruktur dan akses permodalan bagi para peternak yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama pelaku usaha pemula. (Humas Pemkab Bandung – Diskominfo/sy)
