TERASJABAR.ID – Tahun 2025 menandai babak baru di Kementerian Keuangan.
Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan ke-30 pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Tepat satu bulan menjabat, Purbaya langsung mencuri perhatian lewat deretan kebijakan berani yang diarahkan untuk mempercepat laju ekonomi nasional.
Salah satu kiprahnya adalah pernyataan menolak membayar hutang KCIC.
Gebrakan paling fenomenal adalah ketika Purbaya menempatkan dana menganggur pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara.
Kebijakan yang dituangkan dalam KMK Nomor 276 Tahun 2025 ini ditujukan untuk meningkatkan peredaran uang primer dan mendorong perbankan lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor riil.
Purbaya optimistis, dampaknya akan terasa dalam waktu dekat dan menjadi katalis percepatan pertumbuhan ekonomi.
Tak berhenti di situ, ia juga memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 demi memulihkan industri tembakau yang tertekan dalam tiga tahun terakhir.
Di sisi lain, perang terhadap rokok ilegal digencarkan hingga tingkat warung dan platform e-commerce, bahkan disertai rencana pembentukan kawasan industri hasil tembakau agar produsen ilegal bisa beralih ke jalur resmi.
Dalam sektor fiskal, Purbaya memperpanjang insentif PPh Final UMKM 0,5%, memberikan diskon pajak PPh 21 bagi pekerja sektor padat karya, serta mengejar ratusan penunggak pajak besar dengan nilai puluhan triliun rupiah.
Ia juga berani menarik anggaran kementerian yang serapannya rendah untuk dialihkan ke program prioritas Presiden.
Melalui tambahan transfer ke daerah, penertiban produk tekstil ilegal, hingga pembenahan sistem Coretax, Purbaya menegaskan ambisinya.
Yakni, membawa ekonomi Indonesia keluar dari stagnasi 5% menuju pertumbuhan 6–8% dalam beberapa tahun ke depan.
Tahun 2025 pun menjadi sinyal kuat arah baru kebijakan fiskal Indonesia.-***
