Kadin Indonesia Digugat Pengurus Kadin Garut dan Indramayu ke Pengadilan Jakarta Selatan

TERASJABAR.ID - Buntut dari luapan kekecewaan terhadap penyelenggaraan Musyawarah Provinsi (Muprov) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat di Bogor 24 September 2024 lalu, dua pengurus Kadin Daerah Garut dan Indramayu mengajukan gugatan ke pengadilan Jakarta Selatan 25 Nopember 2025.

Gugatan yang salah satunya ditujukan untuk Ketua Kadin Pusat Anindya Bakrie ini dilayangkan Ketua Kadin Kabupaten Garut, Rajab Prilyadi dan Ketua Kadin Kabupaten Indramayu, Mulyadi Cahya didaftarkan ke pengadilan dengan Nomor Perkara: 1300/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL.

Kuasa hukum Roy Sianipar SH dan Cacan Cahyadi menyebutkan bahwa gugatan tersebut berfokus pada penyelenggaraan dan Hasil Musyawarah Provinsi (Muprov) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat tanggal 24 September 2025 di Kota Bogor.

"Kami selaku Kuasa Hukum dari Para Penggugat yang telah resmi mendaftarkan gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) atau KADIN Indonesia Pak Anindya N Bakrie dan beberapa Pihak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat," kata kuasa hukum, Roy Sianipar kepada wartawan, Selasa 25 November 2025.

Menurut Roy, berdasarkan bukti dan kajian pihaknya, Muprov tersebut batal demi hukum atau harus dianggap tidak pernah terjadi. "Penyelenggaraannya patut diduga diselenggarakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan atau landasan yang jelas," ucapnya.

Menurut Roy, penyelenggaraan Muprov di Bogor diduga tidak sesuai aturan main Kamar Dagang dan Industri (KADIN) atau KADIN Indonesia baik AD ART maupun Peraturan Organisasi.

Roy juga menyampaikan bahwa sebelum gugatan didaftarkan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, termasuk mengirimkan surat pemberitahuan dan permohonan kepada Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya N Bakrie, serta permohonan. "Kami akan mengirimkan Perihal surat Pemberitahuan dan Himbauan terkait Gugatan yang telah kami daftarkan,"ungkapnya.

Ketua Kadin Kabupaten Garut, Rajab Prilyadi, sebagai penggugat, menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan untuk mengangkat pihak tertentu.

"Langkah kami sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak untuk memonjolkan A, B, atau C. Tapi kami lebih cenderung kepada mendudukan KADIN ini kepada yang sebenarnya dan seutuhnya sesuai dengan aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi," tegas Rajab.

Rajab menyebut para penggugat merasa dirugikan karena berbagai upaya komunikasi yang dilakukan tidak mendapatkan kepastian.

"Kami merasa dirugikan. Makanya yang kami gugat itu tidak hanya ketum saja. Termasuk kareteker Pak Agung kami gugat. Termasuk semua yang terlibat di dalam terjadi kisru ini kami gugat," terangnya.

Ia menilai perpecahan internal KADIN Jabar seharusnya tidak perlu terjadi. "Miris bahwa terpecah-pecah begini. Padahal sangat gampang menyelesaikannya Kadin Indonesia bersikap tegas, diam di aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga," katanya.

"Kami-kami datang disini adalah bukan pendukung A, B, C. Biar nanti pengadilan yang memutuskan," pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa para pengusaha tidak ingin masalah ini ditarik ke ranah politik. Menurut Rajab, urusan organisasi biarlah diselesaikan secara organisasi yang mengac padaAD/ART dan peraturan organisasi.

Hal senada juga dikatakan, Ketua Kadin Kabupaten Indramayu, Mulyadi Cahya, yang juga menjadi penggugat. Mulyadi menyatakan bahwa inti dari langkah ini adalah menguji keabsahan proses Muprov.

"Yang pentingnya ini kita akan menguji bahwa semua proses muprov di Bogor itu sudah sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi," jelas Mulyadi. Mulyadi berharap semua pihak menahan diri dalam perkara ini sebelum sidang bergulir. "Saya minta bagi Indonesia menunda dulu apapun keputusan itu dan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan, upaya hukum yang dilakukan oleh para Kadindat," pungkasnya.

SILAKAN GUGAT KE PENGADILAN

Menanggapi adanya gugatan ke pengadilan, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho Rotorasiko dengan mengatakan tidak gentar karena dia sudah memiliki bukti sehingga kemungkinab pihaknya akan memenangkan pertarungan di Pengadilan.

Pernyataan Tufan tersebut disampaikan di hadapan para pengurus Kadin Jawa Barat versi Mumprov Bandung yang mendatangi Kadin Pusat 25 November 2025 di Menara Kadin Pusat.

Topan yang meminta pertemuan tersebut tidak direkam melalui kamera video itu memberikan penjelasan tentang sikap Kadin Indonesia terhadap Kadin Jawa Barat. Secara tegas dia mengatakan bahwa Kadin Indonesia mempertimbangkan keinginan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulya. Oleh karena itu dia tidak mempermasalakan adanya gugatan dari pihak Kadin daerah di Jabar.

Dalam pertemuan yang berlangsung kaku itu Topan meminta para ketua Kadin daerah yang hadir berbicara dalam sebuah ruangan lain sementara para pengurus Kadin lain menunggu di ruang rapat. ****