Namun setelah pemilu selesai, rakyat kembali berjalan sendiri bahkan untuk membawa ibu hamil menuju rumah sakit.
Tapanuli Selatan seolah akrab dengan satu tradisi lama: diwarisi janji, dipelihara ketertinggalan.
Mulai dari zaman Belanda hingga zaman konten digital, warga tetap mengangkat beban yang sama hanya kameranya yang berbeda.
Pemerintah sering pandai menjelaskan kendala. Katanya kawasan hutan lindung. Katanya izin kementerian belum turun. Katanya sedang dikoordinasikan. Katanya akan dicari solusi.
Rakyat sudah terlalu sering mendengar kata katanya. Yang mereka butuhkan bukan penjelasan, tetapi jalan.
Bukan belasungkawa, tetapi kehadiran. Bukan kunjungan setelah viral, tetapi kerja sebelum tragedi.
Jika akses kesehatan hanya datang setelah nyawa melayang, maka itu bukan pelayanan publik itu administrasi duka.
Kita tidak sedang kekurangan pejabat. Kita sedang kekurangan rasa malu. Karena seharusnya, ketika seorang ibu harus ditandu sejauh 30 kilometer untuk melahirkan, itu cukup untuk membuat banyak kursi jabatan terasa panas.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah Bobby Nasution dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah Gus Irawan Pasaribu tidak boleh berhenti pada pernyataan simpati. Harus ada tindakan nyata.
Pertama, akses jalan menuju Dusun Aek Nabara harus menjadi prioritas darurat, bukan sekadar wacana birokrasi.
Jika memang terkendala kawasan hutan lindung, maka negara harus hadir menembus meja-meja izin itu. Jangan biarkan rakyat kalah oleh stempel.
Kedua, layanan kesehatan bergerak harus diperkuat. Jika bidan tidak bisa tinggal permanen, maka sistem jemput darurat harus dibangun.
Ketiga, listrik dan fasilitas dasar bukanlah kemewahan. Itu adalah hak warga negara.
Dan terakhir, pengawasan publik harus terus hidup. Karena sering kali, pemerintah hanya bergerak ketika rakyat tidak berhenti bersuara.
Dusun Aek Nabara tidak meminta istana.
Mereka hanya ingin jalan. Mereka tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin seorang ibu bisa melahirkan tanpa harus dipikul di pundak tetangganya.
Negara seharusnya hadir sebelum tangis itu pecah. Bukan datang setelah video viral.
Sebab jika rakyat terus harus menandu harapan mereka sendiri, maka sesungguhnya yang lumpuh bukan jalannya tetapi nurani para penguasa.***
