TERASJABAR.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan komitmen untuk fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan realokasi anggaran.
Hal itu ia sampaikan dalam acara serah terima jabatan dari Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, Jumat 21 Februari 2025.
Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi siap mempercepat pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Sekaligus melakukan efisiensi anggaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menetapkan target dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat dengan menyelesaikan perbaikan jalan hingga 100 persen pada tahun 2026.
Fokus utamanya adalah pada peningkatan kualitas dan kapasitas jalan untuk mendukung perkembangan kawasan industri yang pesat.
“Material jalan harus ditingkatkan, lebarnya harus ditambah karena beberapa wilayah di Jabar sudah menjadi kawasan industri. Selain itu, jalan harus aman dengan marka yang jelas, CCTV, penerangan jalan umum (PJU), serta ruang estetika seperti gapura,” ungkapnya seperti dikutip laman resmi Pemprov Jabar.
Gubernur Jabar menekankan pula pentingnya kualitas material jalan agar lebih tahan lama dan mampu menahan beban kendaraan berat.
Selain perbaikan jalan, Dedi Mulyadi fokus pada pengembangan transportasi terintegrasi di Jawa Barat untuk meningkatkan konektivitas wilayah.
Di sektor transportasi darat, Dedi merencanakan pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, termasuk Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.
Ia berharap keberadaan monorel mampu mengatasi kemacetan dan memperkuat konektivitas antarkota.
Selain itu, ia berencana mengaktifkan kembali jalur kereta peninggalan era kolonial Belanda yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.
“Kami akan menjajaki pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, termasuk Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Sumedang. Kami juga ingin mengaktifkan kembali jalur kereta yang pernah ada pada era kolonial Belanda,” katanya.
Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran Pemdaprov Jabar secara efisien dengan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tidak ada efisiensi dalam arti pemotongan anggaran, yang ada adalah alih lokasi anggaran. Bahkan, saya menantang Kepala Bappeda untuk menaikkan belanja dari Rp31 triliun menjadi Rp33 triliun,” tuturnya.
