Kebijakan subsidi, bantuan tunai langsung bagi kelompok rentan, perlu mendapat perhatian pemerintah. Pekerja media, wartawan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak wartawan terkena PHK. Mereka ini perlu mendapat bantuan pemerintah hingga mendapat pekerjaan kembali.
“FWK perlu mendukung kebijakan pemerintah, tapi sebagai wartawan harus tetap kritis,”tambahnya. Sebaliknya, pemerintah perlu mawas diri, berhati-hari dalam mengelola ekonomi nasional. Jangan sampai persepsi positif masyarakat, dihapus dengan langkah tidak produktif. Seperti, impor 105.000 kendaraan (pikap/truk) dari India untuk mendukung Koperasi Merah Putih. Langkah PT Agrinas Pangan Nusantara, BUMN mengimpor kendaraan ini, merusak citra positif Presiden Prabowo yang sedang gencar menarasikan kemandirian ekonomi Indonesia.
Hendry Bangun juga mengajak anggota FWK melakukan liputan langsung ke lapangan, melihat langsung kehidupan riil masyarakat. Ini penting menjalankan kontrol sosial pers terhadap pemerintah.
Herry Sinamarata, Koordinator Bidang Ekonomi FWK menyebut perlunya kebebasan pers dalam mengkritisi pelaksanaan program pemerintah. Mengutip pendapat ekonom dan peraih Nobel, Amartya Sen bahwasanya kebebasan pers diperlukan dalam pembangunan. Ia juga alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Lewat liputan pers, dapat mengungkap terjadinya kemiskinan dan korupsi. Dan, pemerintah harus merespon positif tekanan media.***
