Erwin mendorong agar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum ditinjau ulang agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran serupa. Ia mengaku telah berdiskusi dengan DPRD untuk kemungkinan revisi.
“Saya ingin ada sanksi yang lebih kuat dan lebih mengikat ke depannya. Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang karena regulasi yang terlalu lunak,” ucapnya.
Erwin mengatakan, sanksi sosial seperti ini tidak hanya menjadi peringatan bagi pelaku, tetapi juga contoh pendekatan kepemimpinan yang kolaboratif dan berbasis nilai kemanusiaan.
“Kita hadir bukan hanya untuk menghukum, tapi juga membina dan menumbuhkan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi menambahkan, selain kerja sosial, kegiatan ini juga dijadikan sarana edukasi kepada warga.
Ia menyebut para anggota komunitas akan dilibatkan dalam aktivitas yang bersifat mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat luas.***
