TERASJABAR.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, memandang langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan guna menekan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor tekstil sebagai langkah krusial dalam melindungi para pekerja.
Menurut Netty, industri tekstil masih memegang peranan penting dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia.
Namun, maraknya PHK yang telah menimpa puluhan ribu pekerja menjadi sinyal kuat bahwa dibutuhkan kebijakan yang lebih terpadu, responsif, dan tepat sasaran untuk menjaga keberlangsungan sektor tersebut sekaligus melindungi tenaga kerja.
“Industri tekstil memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja. Karena itu, upaya pencegahan PHK perlu menjadi prioritas bersama agar perlindungan pekerja tetap optimal,” ujarnya, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Rabu (24/12/2025).
Ia menegaskan bahwa pencegahan PHK harus ditempatkan sebagai prioritas bersama.
BACA JUGA: Alih Fungsi Sawah Meningkat, DPR Dorong Evaluasi Swasembada Pangan
Upaya ini dinilai jauh lebih strategis dibandingkan penanganan setelah PHK terjadi, karena pekerja yang telah kehilangan pekerjaan berisiko tidak lagi memperoleh perlindungan secara optimal, termasuk dalam skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Netty juga menyoroti berbagai stimulus yang telah disiapkan pemerintah, seperti keringanan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan kebijakan terkait pengupahan.
Namun, menurutnya, insentif tersebut perlu dibarengi dengan pengawasan yang lebih kuat serta dukungan konkret bagi keberlanjutan industri agar kebijakan benar-benar berdampak.
Politisi Fraksi PKS itu menilai bahwa meskipun negara telah menyiapkan instrumen perlindungan seperti JKP, efektivitasnya akan menurun jika PHK terjadi secara besar-besaran.
Oleh karena itu, pendekatan pencegahan dinilai sebagai kunci utama.
Selain itu, Netty mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemenaker, Kemenkeu, dan kementerian teknis terkait lainnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan solusi jangka pendek maupun menengah yang tidak hanya membantu industri bertahan, tetapi juga memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi.
Ia menegaskan bahwa keberlangsungan industri dan perlindungan tenaga kerja harus berjalan seiring.
Dengan kerja sama yang solid antarpemangku kepentingan, Netty berharap gelombang PHK dapat ditekan dan kesejahteraan pekerja tetap terjaga.-***
