TERASJABAR.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jawa Barat langsung bergerak cepat usai terbentuknya kepengurusan baru masa bakti 2025–2030.
Hal itu ditandai dengan pelaksanaan rapat pleno perdana yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang No. 2, Bandung, Minggu (28/6/2026).
Rapat pleno tersebut menjadi langkah awal kepemimpinan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, dalam mengonsolidasikan organisasi sekaligus menyusun strategi menghadapi agenda politik mendatang.
Salah satu sorotan utama dalam kepengurusan baru ini adalah dominasi generasi milenial. Dari total 181 pengurus yang telah dilantik, sebagian besar berasal dari kalangan muda yang diharapkan mampu menghadirkan semangat baru, inovasi, serta memperkuat daya saing Partai Golkar di Jawa Barat.
Antusiasme masyarakat untuk bergabung dengan Partai Golkar Jawa Barat juga terus meningkat. Hingga saat ini tercatat lebih dari 800 orang masuk dalam daftar tunggu untuk menjadi bagian dari struktur kepengurusan. Tingginya minat tersebut dinilai sebagai bentuk kepercayaan terhadap arah kepemimpinan dan pembaruan yang tengah dijalankan.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, menegaskan seluruh jajaran pengurus memiliki target yang sama, yakni memenangkan Partai Golkar pada berbagai kontestasi politik mendatang.
Karena itu, setiap bidang diwajibkan menyusun program kerja yang berdampak langsung terhadap peningkatan elektabilitas dan perolehan suara partai.
“Tidak ada ruang bagi program yang hanya bersifat administratif. Setiap bidang harus memiliki kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga memberikan kontribusi nyata bagi kemenangan partai, baik di Jawa Barat maupun di tingkat nasional,” tegas Daniel yang didampingi Wakil Ketua Bidang Kepartaian, Pulihono.
Selain fokus pada penguatan program kerja, Daniel juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola organisasi.
Ia meminta seluruh pengurus di tingkat provinsi memberikan pelayanan terbaik kepada kader di daerah dengan memangkas berbagai birokrasi yang dinilai menghambat.
“Saya tegaskan, tidak boleh lagi ada pengurus tingkat provinsi yang mempersulit urusan kader atau pengurus di tingkat kota dan kabupaten. Orientasi kita adalah melayani. Kita ingin membangun sistem yang memudahkan, bukan menghambat. Pengurus provinsi harus menjadi mitra strategis bagi daerah, bukan menjadi beban,” ujarnya.
Rapat pleno perdana ini juga menghasilkan sejumlah keputusan strategis, di antaranya pengesahan tata kerja organisasi serta penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pengurus. Langkah tersebut menjadi komitmen bersama untuk menjaga soliditas, integritas, dan marwah organisasi dalam menjalankan roda kepartaian.
Dengan semangat kepemimpinan baru, dominasi kader muda, serta komitmen memperkuat pelayanan organisasi, DPD Partai Golkar Jawa Barat optimistis mampu meningkatkan perolehan suara sekaligus menjadi salah satu kekuatan utama dalam mengantarkan kemenangan Partai Golkar pada agenda politik nasional mendatang.(*)
