Selain itu, integrasi data antarinstansi masih terkendala perbedaan format data dan hambatan koordinasi yang berdampak pada proses penyatuan sistem informasi spasial.
Tantangan lainnya adalah keterbatasan literasi digital aparatur di tingkat kewilayahan yang memerlukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan data geospasial.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung melakukan sosialisasi dan roadshow ke perangkat daerah serta wilayah guna memperkuat pemahaman dan integrasi data.
Pemerintah Kota Bandung menargetkan terwujudnya kebijakan satu peta kota yang menyatukan seluruh data spasial sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan berbasis data.
Pengembangan BSM Pro juga melibatkan akademisi, termasuk Institut Teknologi Bandung, serta partisipasi masyarakat dalam memperbarui informasi kondisi lapangan.
Sistem ini diharapkan memperkuat transparansi tata ruang, meningkatkan partisipasi publik, dan mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan berbasis data.***
Sumber: Diskominfo Kota Bandung
