TERASJABAR.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar mematuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan bahwa pengabaian terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana.
“Saya harus ingatkan bahwa abai atau pura-pura tidak tahu terkait standar pelayanan minimum di dalam undang-undang itu, ya sanksinya pidana,” ucapnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kantor Jasa Marga Cabang Palikanci di Kota Cirebon, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Kamis, 15 Januari 2026.
Yasti mengungkapkan bahwa masih banyak ruas jalan tol di Indonesia yang kualitasnya belum memenuhi standar.
Ia mencontohkan pengalamannya saat melintasi Tol Layang MBZ Jakarta yang dinilainya belum sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh pelayanan terbaik karena telah membayar tarif tol.
Ia juga menyoroti kebiasaan pengelola jalan tol yang rutin mengajukan kenaikan tarif setiap dua tahun, namun kerap mengabaikan kewajiban pemenuhan SPM, seperti perbaikan jalan rusak, permukaan bergelombang, dan kelengkapan rambu lalu lintas.
Sebagai respons, Komisi V DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Tol untuk mengevaluasi seluruh ruas jalan tol bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Yasti turut mengajak masyarakat melaporkan keluhan melalui kanal resmi, serta berencana mengusulkan saluran pengaduan khusus di DPR RI.
Ia menegaskan bahwa SPM mencakup kondisi jalan, kelancaran lalu lintas, keselamatan, kebersihan, kesiapsiagaan layanan darurat, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti rest area. Ketidakpatuhan terhadap indikator tersebut dianggap sebagai kelalaian hukum terhadap kepentingan publik.-***
